BREAKINGNEWS.CO.ID - Pakar asuransi penerbangan, Sofian Pulungan mengatakan biaya pencarian korban kecelakaan pesawat maupun puing-puing pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018) lalu tidak boleh dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurutnya, pembebanan biaya penyelamatan sosial (social rescue) dalam kecelakaan tersebut harus dilakukan oleh maskapai penerbangan yang bersangkutan.

"Memang seharusnya biaya social rescue itu tidak dibebankan kepada negara, apalagi APBN," kata Sofian dalam diskusi publik yang mengusung tema 'Awan Hitam Penerbangan Kita' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).

Menurutnya, negara bukan berarti lepas tangan dalam musibah ini. Ia mengatakan jika negara bertugas dalam melaksanakan eksekusi penyelamatan sosial. Dan negara yang berhak melaksanakan penyelamatan tersebut..

"Namun pembebanan biayanya itu harus dilakukan kepada maskapai penerbangan. Untuk hal itu maskapai sudah membeli asuransi. Asuransinya termasuk asuransi social rescue. Jadi berapapun biaya social rescue itu sepenuhnya ditanggung asuransi," terangnya.

Untuk itu, dirinya pun menegaskan jika tidak ada dan tidak boleh APBN itu digunakan untuk membiayai social rescue ini.

Sementara itu terkait dengan dana santunan, Sofian mengatakan seharusnya pihak Lion Air dapat memberikannya kapan saja. Dalam hal ini perusahaan maskapai penerbangan bisa mendatangi keluarga penumpang atau sebaliknya.

"Dengan dana santunan sebesar Rp1,25 miliar itu, makspai penerbangan bisa memberikan dana tersebut kapan saja kepada keluarga korban. Biasanya begitu dan akan dilakukan baik oleh Lion Air atau perwakilannya," ujarnya.

Sofian memastikan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2011 seluruh keluarga penumpang berhak atas santunan. Termasuk jika setelah kecelakaan jasad penumpang yang menjadi korban tidak ditemukan atau tak dapat teridentifikasi.

Menurutnya, prosedur pemberian santunan tidak memerlukan pembuktian hasil identifikasi melainkan cukup dengan hanya surat keterangan kematian dari maskapai atau pengadilan.

"Kalau pun penumpang meninggalkan ahli waris yang belum cukup umur datang saja ke pengadilan untuk memperoleh surat ketetapan ahli waris," sebutnya.