BREAKINGNEWS.CO.ID - Empat orang oknum penyidik diduga memalsukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian dalam kasus perjudian online dilaporkan ke SPK Polda Metro Jaya, Selasa (28/1/2020).
Berbekal dengan contoh tandatangan palsu dan surat pernyataan dari saksi yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah di BAP dan menandatangani BAP, LQ Lawfirm melaporkan empat oknum penyidik tersebut ke Polda metro Jaya.

Keempat penyidik tersebut dipanggil pula di sidang lanjutan PN Jakarta Utara, dimana 3 diantaranya hadir 1 orang Panit dan 2 penyidik senior menjadi saksi verbal lisan yang diperiksa kesaksiannya. Ketiga orang penyidik yang menjadi saksi duduk dengan ekspresi tidak tenang dan diperingatkan hakim akan keterangan dibawah sumpah.

Ketika ditanyakan oleh pengacara Alvin Lim mengapa BAP saksi dan 4 BAP penyidik lainnya sama persis pertanyaan dan jawabannya kata demi kata, penyidik tidak dapat menjawab. Lanjut Alvin, tidak mungkin 5 orang ditanyakan pertanyaan sama sekalipun, tapi jawabannya sama persis kata demi kata, bahkan titik koma dan garis miringnya. 
 
Apakah ini pertanyaannya dan jawaban sudah disiapkan sebelumnya oleh penyidik? "Tidak" jawab penyidik yang diperiksa. 
 
Lalu tanya pengacara Alvin Lim, apabila tidak, bagaimana mungkin kata demi kata sama persis 12 halaman tersebut. Dapat cecaran pertanyaan itu, penyidik tidak dapat menjawab dengan yakin pertanyaan tersebut.

Giliran Majelis Hakim bertanya kepada penyidik, "Apakah pertanyaan nomor 6 ini adalah jawaban saksi Ujang?" Penyidik membenarkannya.
 
Hakim kembali melanjutkan pertanyaannya, terkait jawaban Ujang di BAP menyebutkan bahwa bandar Soegianto telah ditetapkan menjadi DPO di unit Resmib Polda Metro Jaya. "Bagaiamana mungkin saksi Ujang mengetahui Soegianto menjadi DPO padahal hal tersebut adalah rahasia penyidikan dan Ujang bukanlah penyidik dan tidak mungkin mengetahui hal tersebut," katanya.

Dengan keringat dingin, saksi penyidik mengatakan bahwa dirinya-lah yang memberi tahu jawaban tersebut. Para majelis hakim tertawa mendengar jawaban saksi verbal lisan dari penyidik Resmob Polda Metro Jaya tersebut. 
 
Majaleis hakim lalu berseloroh, "Pak saksi penyidik apakah ada pertanyaan dan jawaban lain yang bapak jawab selain ini?". Pertanyaan hakim disambut dengan senyuman lebar para hakim dan pengunjung sidang.

Tandry Laksana SH, lawyer LQ Indonesia Lawfirm yang dimintai keterangan oleh wartawan usai sidang mengatakan bahwa sebenarnya hakim telah jelas melihat bahwa BAP yang disajikan oleh penyidik Resmob adalah rekayasa dan sudah dibuat oleh para oknum penyidik sebelum diduga ditandatangani palsu. 
 
Oleh karena itu, LQ Indonesia Lawfirm dengan tegas memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya untuk memeriksan secara pidana para oknum penyidik dan melakukan laboratorium forensik apakah tandatangan tersebut palsu untuk dibuktikan lebih lanju.
 
Tandry menerangkan bahwa tidak semestinya polisi sebagai aparat penegak hukum malah melakukan pidana bukan hanya memberikan keterangan palsu, bahkan berani menyajikan BAP palsu di depan persidangan. "Firma Hukum kami LQ Indonesia Lawfirm tidak akan sungkan ketika menghadapi oknum penegak hukum yang malah merekayasa kasus masyarakat kecil," tegasnya.

Alvin Lim lebih lanjut mengatakan pemalsuan tandatangan dan surat BAP rekayasa tersebut sudah dilaporkan dengan LP#TBL/594/I/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 28 Januari 2020 dan bukti yang dilampirkan adalah bukti KTP dengan tandatangan dipalsukan, surat pernyataan dan copy BAP yang diduga dipalsukan. 
 
"Selain aduan pidana kami akan mengadukan hal ini ke Propam, IPW dan Kompolnas agar di tindaklanjuti," ujarnya.
 
Dia menjelaskan, tidak boleh ada penegak hukum yang malah mengkriminalisasi, apalagi ada dugaan uang Rp149 juta yang ada dalam rekening salah satu tersangka diduga dikosongkan dan diambil oleh oknum penyidik Resmob yang menangani kasus ini. "Ini siapa kriminalnya jika begini?" ujar Alvin Lim, pengacara yang kerap Vokal menyiarakan reformasi dan perbaikan di tubuh Polri.

Ketika hakim menanyakan kepada JPU, Fedrik Adhar, apakah ada saksi lain yang ingin diajukan. Lalu dijawab Fedrik, "tidak ada yang mulia, sudah cukup." 
 
"Dengan demikian saksi ahli TPPU tidak diperiksa dan dianggap gugur karena tidak diperiksa didepan pengadilan," ujar Tandry Laksana yang meminta ketegasan hakim mengenai Ahli TPPU karena sesuai KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di depan muka persidangan.

Persidangan kasus ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli dari pihak penasehat hukum pada Kamis, tanggal 30 Januari 2020. 

Pengacara Alvin Lim menghimbau agar masyarakat yang terlibat kasus pidana baik di kepolisian maupun kejaksaan untuk jangan ragu menggunakan jasa pengacara agar hak-hak mereka selaku manusia dapat dipertahankan. 
 
"Persidangan kasus yang saya dan Tandry jalankan selaku penasehat hukum sudah jelas terbuka bahwa ada proses penyidikan yang tidak memenuhi syarat formiil, bahkan diduga malah ada pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh para oknum penyidik yang menangani kasus ini. Hal ini apabila terbukti adalah kejahatan kerah putih yang terstruktur, massif dan terencana yang mencoreng nama kepolisian dan Kapolri selaku pimpinan polri wajib mendisiplinkannya," ujarnya.