BREAKINGNEWS.CO.ID-Nasib apes menimpa Albert Farrel. Selain tak menerima bonus sebagai Sales Supervisor PT Wahana Wirawan Indomobil Nissan Sukamaju, Depok, Jawa Barat, ia malah dimutasi. Dan, mutasi itu pun dinilainya dilakukan tanpa prosedur yang benar. “Bonus akhir tahun Desember 2019 saya kemarin enggak keluar,” kata Farrel, akhir Januari lalu.

Bukan hanya bonus dari prestasinya yang tidak dia terima. Namanya pun teah dihapus dari absensi di kantor tempatnya setiap hari bekerja. Atas perlakuan tidak adil itu, Farrel protes. Tapi, bukannya keadilan yang diterimanya, ia malah dimutasi ke cabang Nissan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Karena dianggap keputusan sepihak, Farrel tak mengindahkan mutasi dirinya tersebut. Apalagi, kata Farrel, General Affair Nissan Sukamaju mengirim surat pemindahan kepadanya tanggal 9 Desember 2019. Namun sampai di tangan Farrel tanggal 27 Desember 2019 dan harus bekerja di Lombok, per 1 Januari 2020.

Sejatinya kata Farrel, proses mutasi secara aturan harus ada panggilan terlebih dahulu oleh kepala cabang dan Kantor Pusat Nissan. Apabila proses tersebut dilalui, maka Farrel pun menerima keputusan itu. “Absen saya dihapus. Saya ke kantor, 15 Januari 2020, tak bisa absen. Saya tanya mengapa dihapus? Mereka jawab saya sudah dipindakan ke Lombok,” kisah Farrel.  

Namun, ia tak patah arang untuk mendapatkan keadilan. Farrel meminta penjelasan kepada Kepala Cabang Nissan Sukamaju, Eddy Wijaya. Kepada Eddy, Farrel menuntut semua haknya. Namun Eddy malah menyuruh Farrel mengundurkan diri dari kantor tersebut. “Saya malah disuruh mengundurkan diri setelah saya minta insentif saya,” papar Farrel.

Jual Ratusan Mobil

Pencairan insentif, kata Farrel, suatu kebiasaan jika produk Nissan yang ditargetkan telah laku. Insentif itu merupakan pembagian hasil penjualan atasan yang dititipkan kepada sales. Sebab, posisi supervisor tidak bisa menjual langsung produk. Tugas utama supervisor hanya mengejar target.

Namun, kebiasaan tersebut berubah total. Edy Wijaya selaku kepala cabang malah mengambil insentif hasil penjualan itu, tanpa sepengetahuan Farrel. “Harus titip melalui sales dan insentif cair melalui sales bawahan saya yang saya titipkan,” katanya.

Guna menutup akal bulusnya, kata Farrel, Edy memperlakukan hal yang tak wajar terhadapnya. Edy mengumumkan kepada para sales bahwa dia telah keluar dari perusahan tersebut. “Kepada pihak-pihak leasing saya diblok dengan berita bukan karyawan lagi karena sudah resign,” katanya.

Dikisahkan Farrel, kasus bermula saat dirinya bertemu bos SJS Company dari Thailand bernama Joseph dan stafnya bernama Kapook di Nissan TB Simatupang, 25 Mei 2019. Tujuannya, menawarkan produk otomotif Nissan. Hasil sangat gemilang.

SJS Company memutuskan membeli unit Nissan, yakni Grand Livina yang awalnya sebanyak 57 unit, menjadi 63 unit. Kemudian, upaya loby yang dilakukannya membuat SJS juga membeli Datsun sebanyak 432 unit dan ada kesepakatan untuk membeli Nisaan Terra sebanyak 50 unit hingga 100 unit.

Tidak hanya itu, SJS juga membeli sparepart dengan nominal kurang lebih Rp1,5 miliar. “Setelah berkembang pembelian mulai lah Bapak Edy Wijaya melihat penjualan saya banyak atau fleet ratusan. Pak Edy mulai berulah dengan mengambil insentif hasil penjualan saya. Dari situlah masalahnya,” katanya.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Edy Wijaya melalui telepon selulernya, yang bersangkutan tidak merespon. Pesan singkat yang dikirim melalui whatsapp, Minggu 9 Februari lalu, juga tak dibalas meski sudah terlihat tanda dibaca.

Koordinator Wilayah (Korwil) General Affair Nissan Indomobil Group Dedy Haryanto yang dikonfirmasi juga tidak bersedia memberi penjelasan. Alasannya, hal itu merupakan konflik internal di Nisaan Cabang Sukamaju, Depok.

Jalur Hukum

Segala upaya persuasif sudah ditempuh Farrel untuk mendapatkan haknya, namun hasilnya nihil. Ia akhirnya menempuh jalur hukum. Langkah pertama yang dilakukan bersama kuasa hukumnya, Antonius Mon Safendy, yakni mengirimkan somasi. Somasi dari Kantor Petrus Selestinus & Associates tempat Antonius berkantor bernomor 195/PSA-ASS/XI/2019 perihal Klarifikasi dan Peringatan tertanggal 13 November 2019.

Dari somasi itu, sudah dilakukan dua kali pertemuan antara Farrel dengan Deddy Haryanto dari pihak Nissan. Pertemuan pertama, 18 November 2019 di Nissan Sukamaju, Depok, dan pertemuan kedua, 19 November 2019, di Kantor Pusat PT Wahana Wirawan di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. 

Namun, dari dua pertemuan antara Farrel dan Deddy itu tak membuahkan hasil. Alih-alih Farrel mendapatkan haknya, menurut surat dari Kantor Petrus Selestinus & Associates tertanggal, 21 November 2019, disebutkan Deddy terkesan menekan Farrel karena melibatkan kuasa hukum dalam kasus tersebut.

Dijelaskan Antonius, surat Somasi yang mereka kirimkan menjelaskan banyak hal. Seperti, Farrel yang telah menjadi karyawan PT Indomobil Trada Nasional, sejak 1 Maret 2009. Hal tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan mutasi nomor 02963/SPM/HRD/-GA/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016. Lalu, pada 22 Maret 2019, dimutasi ke PT Wahana Wirawan berdasarkan surat pemberitahuan mutasi nomor 027/SPM/HRD-GA/III/2019 dengan jabatan Key Account Head.

“Selama memegang jabatan di atas, klien saya telah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Yakni, melakukan promosi dan penjualan produk-produk Nissan. Hasilnya Datsun Cross 432 unit, Nissan Livina 63 unit dan Nissan Terra 7 unit. Totalnya 502 unit,” kata Antonius.

Seyogyanya, kata Antonius, kliennya mendapat insentif dari setiap unit tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di PT Wahana Wirawan. Namun Edy memutuskan secara sepihak bahwa kliennya tidak bisa mendapatkan haknya. “Dalam hal ini insentif dari penjualan unit-unit tersebut, tanpa ada alasan yang jelas,” tegasnya.

Lanjut Antonius, permintaan pengunduran diri oleh Edy terhadap kliennya jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. “Permintaan pengunduran diri terhadap klien saya, patut diduga saudara Edy telah menyiapkan surat pengunduran. Apalagi meminta tandatangan surat tersebut,” katanya.

Bahkan, kata Antonius, kliennya saat ini telah dinonaktifkan dari jabatannya lantaran menolak permintaan pengunduran diri itu. “Klien kami tidak diberikan job desk yang jelas yang menyebabkan tak jelas statusnya di PT Wahana Wirawan hingga saat ini,” tegasnya.

Dikatakan Antonius, solusi awal kasus yang dihadapi kliennya saat ini merujuk Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Seharusnya penyelesaian permasalahan hubungan industrial wajib diupayakan melalui perundingan bipartit yakni antara karyawan dengan perusahan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. “Sudah kami upayakan melalui surat kepada pihak PT Wahana Wirawan, namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi,” tegasnya.

Atas dasar itu, Antonius menegaskan, kalau pihaknya sudah memberi peringatan kepada pihak Nissan agar segera menyelesaikan persoalan tersebut. Jika pihak PT Wahana Wirawan, tetap tidak menyelesikan persoalan itu secara baik, maka akan ditempuh jalur hukum melalui PHI.

“Kami menduga, ada kesengajaan dari pihak perusahaan agar kasus ini dibawa ke PHI, sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih lama sehingga akan menguras semangat dan tenaga klien kami,” tukasnya.