BREAKINGNEWS.CO.ID - Pesta Pilpres 2019 sudah selesai. Joko Widodo dipastikan kembali menjadi Presiden di Indonesia hingga 2024.  Kini agenda selanjutnya adalah bagi-bagi kursi Menteri.  Sejumlah parpol pendukung yang tergabung di koalisi pengusung Jokowi mulai pasang kuda-kuda mencari posisi Menteri.

Partai Nasdem bahkan sudah terang-terangan meminta jatah Menteri kepada Jokowi. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara halus menyatakan ingin membantu  Jokowi dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Ia  berharap Jokowi menempatkan kader NasDem untuk mengisi cabinet 2019-2024.

"Kalau bapak anggap penting NasDem masih ada di kabinet? tempatkan," kata Paloh kepada Jokowi dalam pidatonya di acara Sekolah Legislatif Partai NasDem di Gedung Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

 Surya Paloh juga melanjutkan, jika Jokowi merasa kader NasDem yang sekarang ada di dalam kabinet kinerjanya tidak memuaskan, ia minta Jokowi tak memberi jatah  menteri untuk Nasdem. "Tapi sebaliknya, ketika bapak rasa sudahlah ini pembantu-pembantu saya, wakil NasDem ini pembantu sontoloyo, jangan kasih apa-apa NasDem itu," ucapnya.

Di kabinet Indonesia Kerja saat ini terdapat  tiga orang kader NasDem yang memimpin lembaga negara. Mereka adalah Siti Nurbaya Bakar sebagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate,  menyatakan partainya telah menyiapkan nama anak Surya Paloh, Prananda Paloh untuk menjadi Menteri. Apalagi jika Jokowi meminta partai untuk menyetor nama calon Menteri dari kaum milenial.  

Namun Johny mengaku partainya tidak dalam kapasitas mengajukan atau menyodorkan calon menteri. Johny menyatakan NasDem menyerahkan pembentukan kabinet sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

Sementara itu Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan langkah sejumlah partai yang mengajukan nama calon Menteri. Bahkan PPP kabarnya sudah  menyodorkan 15 nama kader untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan presiden  Jokowi.

Hanya Eva mengingatkan agar PPP untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk, yakni semua kadernya tak dipilih sebagai menteri. Pemilihan Menteri adalah  hak prerogatif Jokowi. "Jadi menurut saya terserah aja, tapi kan yang punya hak prerogatif tetap Presiden (Jokowi)," kata Eva.

Menurut Eva, Jokowi sudah memiliki metode sendiri dalam meracik komposisi pembantu presiden. Tentu akan ada pembahasan dengan seluruh partai koalisi dalam memutuskan sosok yang dinilai pantas untuk menunjang kinerjanya. "Tapi kalau ada partai yang inisiatif nyetor nama enggak masalah, kan metode yang telah disepakati itu," kata Eva.

Eva juga mengaku tak mengetahui perihal kader PDIP yang akan ditunjuk menjadi menteri, meskipun mereka  siap menyetorkan nama ke Jokowi. "PDIP sudah siap long list, tapi tidak mau mendahului (Jokowi)," kata Eva.

PPP sendiri sudah mengajukan 15 nama kader untuk dijadikan menteri di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Salah satu nama yang disodorkan adalah Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. "Pak Suharso Monoarfa adalah salah satu dari yang ada (untuk diajukan jadi menteri)," kata Wasekjen PPP, Indra Hakim Hasibuan, Selasa 16 Juli 2019.