BREAKINGNEWS.CO.ID - Sejumlah nasabah yang menjadi korban dugaan investasi bodong PT. MPIP/PT. MPIS/PT. OSO Sekuritas Indonesia, mengadukan nasib yang mereka alami ke Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana diruang kerjanya, Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin (8/6/2020) sore. Dalam pertemuannya dengan para nasabah, Kapolda menjanjikan akan mengusut kasus tersebut tegak lurus sesuai hukum. 
 
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs. Nana Sudjana terlihat didampingi Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roma Hutajulu. Kapolda menyatakan akan memproses secara hukum sesuai alat bukti yang ditemukan penyidik. "Tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi penyidik," tegas Kapolda kepada nasabah. 
 
Susanto, seorang nasabah PT Mahkota Properti Indo Permata MPIP), mengaku lega dan mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana atas pertemuan tersebut. ”Kami sudah lega kini, ada harapan keadilan dan hukum ditegakan. Karena sebelumya kami telah berprasangka buruk kepada penyidik, kami mohon maaf kepada Bapak Kapolda Metro Jaya” ujar Susanto, juru bicara korban dugaan investasi bodong perusahaan Oso Grup kepada wartawan.

Kasus dugaan investasi bodong perusahaan Oso Grup ini telah menyita dan menarik perhatian pemerintah dan masyarakat. Susanto berharap kepala negara turun tangan membantu penyelesaian proses pengembalian uang nasabah PT. MPIP, yang total nilainya mencapai Rp8 triliun lebih.
 
Dalam pertemuan itu, Susanto didampingi nasabah lainnya memberikan Kapolda Metro Jaya 'oleh-oleh' majalah Gatra yang mengupas persoalan kasus gagal bayar di PT Mahkota, dengan judul "Skema Ponzi Mahkota Raja Okto" 
 
Arti Skema Ponzi itu sendiri dilihat dari Wikipedia adalah modus investasi atau Investment Fraud, yang di semua negara dilarang. Para pembuat Ponzi di negara manapun ditangkap dan ditahan. Bernard Maddof di Amerika Serikat, sebut Susanto, ditangkap dan ditahan karena merugikan masyarakat Amerika, dengan Skema Ponzi-nya.

Dengan adanya pertemuan tersebut Susanto dan nasabah lainnya mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi demo di depan Istana. "Tadinya kami akan turun ke Istana. Tapi setelah bertemu pak Kapolda dan beliau menyatakan memproses laporan yang sampaikan, kami jadi sedikit lega," ujarnya.
 
"Kami hanya meminta keadilan kepada Pak Kapolda Metro Jaya agar mengusut kasus ini sekaligus menangkap dan menahan para oknum pembuat skema Ponzi ini. Pada awal sungguh menggiurkan, saat menggerakan hati para nasabah, dinyatakan uang yang disetor guna membiayai proyek property, ternyata untuk skema ponzi, dengan gali lobang tutup lobang. Disini kami sebagai pihak yang dirugikan, kami tertipu," sambung Susanto.

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP dan tim kuasa hukum para korban, menyambut baik dan mengapresiasi Kapolda Irjen Pol Nana Sudjana yang bersedia memfasilitasi para korban untuk menyampaikan aspirasi agar proses penegakkan hukumnya berjalan tegak lurus.
 
"Secara pribadi saya berterima kasih kepada Kapolda Metro Jaya atas audiensi para korban Mahkota Raja Okto dengan Bapak Kapolda, Direktur Kriminal Khusus dan Kasubdit yang sudah mau mendengarkan aspirasi para korban dan menjamin bahwa semua laporan polisi akan berjalan lurus tajam sesuai Undang-undang. Hal ini menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik dan bisa menjadi contoh polisi yang Promoter," ucap Alvin. 

Alvin yang ditanyai awak media kenapa tidak ikut PKPU, dengan lugas menjawab, "Untuk apa memilih jalur PKPU? Sejak awal sudah terindikasi ada itikad tidak baik".
 
Alvin mengatakan PKPU hanya taktik buying time, dan bertujuan menghilangkan unsur pidana. "Para korban yang ikut PKPU akan kecewa karena tidak terdapat kejelasan mengenai aset yang dimiliki PT. MPIP. Adalah tidak logis, perusahaan yang tidak operasional dan minim aset dapat membayar kerugian para nasabah sebesar Rp8 triliun," jelasnya.
 
Menimpali Alvin Lim, Susanto dan nasabah lain menyatakan perdamaian hanya bisa diwujudkan apabila direksi PT. MPIP ada itikad baik. Menurut Susanto, dari awal hati para nasabah telah digerakan sedemikian rupa, dengan janji-janji manis yang disampaikan Raja Sapta Oktohari (RSO) di sebuah acara Mahkota Vaganza. 
 
Dalam sambutannya, kata Susanto, RSO mengatakan perusahaan bakal meraih keuntungan dari Rp50 milyar hingga puluhan triliun. "Nyatanya uang para nasabah malah dibuat Ponzi Scheme. Parahnya lagi, para nasabah diimingi, selain mendapat bunga, akan diberikan pula dividen oleh Raja Sapta Oktohari. Namun kenyataannya bukan hanya tidak dapat dividen, modal pokok para nasabah pun tidak dikembalikan," ujarnya. 

Terpisah, Pengamat Ahli Pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Dwi Seno menjelaskan bahwa mens rea perbuatan dugaan pidana RSO telah terang benderang dalam tayangan video pada bulan Nopember 2019, yang membujuk rayu, menggerakan hati para calon nasabah yang hadir agar memasukkan dana ke PT. MPIP miliknya, dengan mengatakan akan memberikan deviden selain dapat bunga. 
 
"(Itu) telah memenuhi unsur bujuk rayu dan rangakaian kebohongan pada pasal 378 tentang penipuan. Ditambah dengan tidak dikembalikannya dana para pelapor ketika jatuh tempo, memenuhi unsur penggelapan yang ada "didalam kekuasaannya" dengan “mengaku” uang milik orang lain, dalam hal ini kepunyaan para nasabah, sesuai pasal 372 KUH Pidana Penggelapan," terangnya.
 
"Apalagi perusahaan menarik dan menghimpun dana masyarakat, dengan hanya memiliki ijin perusahaan properti, jelas melanggar hukum," sambung Dwi Seno mengakhiri percakapan.
 
Raja Sapta Oktohari (RSO) belum memberikan jawaban ketika dihubungi terkait adanya aduan para nasabah ke Kapolda Metro Jaya. Pertanyaan yang disampaikan va aplikasi WA-nya hingga berita diturunkan tidak memberikan jawaban.