BREAKINGNEWS.CO.ID -  Maraknya kasus peredaran narkoba melibatkan bandar narapidana dari penghuni lembaga pemasyarakatan membuat Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengganti Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami.

Pernyataan keras BNN ini menyusul pengungkapan kasus 37.799 butir ekstasi yang melibatkan penghuni narapidana dari lembaga pemasyarakatan di Jakarta. 

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mensinyalir maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan narapidana karena kurangnya perhatian dan kontrol, sehingga narapidana bebas melakukan praktik jual beli barang haram dari dalam penjara. 

"Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan dirjen PAS, namun tetap saja kami masih menemukan napi yang mengendalikan penyelundupan narkotika," kata Arman Depari kepada wartawan, Selasa (5/3/2019). 

Arman menyebutkan pihaknya sudah sering kali berkomunikasi dengan Ditjen PAS serta bertukar informasi. Termasuk melakukan inspeksi mendadak untuk mencegah bandar bertransaksi dari dalam penjara. "Tapi, kalau komunikasi saja tanpa aksi, tanpa keinginan untuk lebih baik, ya percuma," kata Arman. 

Jenderal polisi lulusan Akpol 1985 itu menjelaskan, dengan melakukan reposisi dirjen PAS, pastinya peredaran narkotika yang akan masuk ke Indonesia bisa berkurang. Arman melihat kasus narkoba dari dalam lapas sudah masuk tahap yang genting. 

"Kami punya kepentingan. Kalau tidak ngapain kami bermalam-malam, berminggu-minggu menunggu (menggagalkan transaksi narkoba). Ya, supaya ini jangan masuk ke tengah-tengah masyarakat," tegas Arman. 

Terpisah, BNNP DKI Jakarta menggagalkan penyelundupan 37.799 butir ekstasi yang dikirim dari Jerman via paket pos. Kepala BNNP DKI Brigjen Johny Latupeirissa mengatakan, jaringan ini dikendalikan oleh seorang napi di sebuah lembaga pemasyarakatan di Jakarta. 

"Untuk di Jakarta adalah bandar yang ada di lembaga pemasyarakatan," kata dia.