JAKARTA - Presiden kesepuluh Myanmar, U Htin Kyaw mengundurkan diri pada Rabu (21/3/2018) setelah dua tahun menjabat dengan alasan kesehatan yang semakin memburuk.

Di masa pemerintahan sipil Myanmar, kewenangan presiden memang tidaklah terlalu penting dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, presiden berkuasa penuh ketika junta militer masih menguasai negara di Asia Tenggara itu puluhan tahun lalu.

Mundurnya Htin Kyaw, presiden sipil pertama Myanmar, kembali menimbulkan kekhawatirkan kalau militer akan memanfaatkan keadaan ini untuk berkuasa lagi di pemerintahan.

Hal tersebut dikarenakan pejabat penggantinya yaitu wakil presiden, U Myint Swe yang berasal dari militer. Dia akan menggantikan Htin Kyaw sementara hingga presiden baru dipilih dalam tujuh hari ke depan. Oleh karena itu beberapa kalangan khawatir hal ini membuka kesempatan bagi militer untuk memenangkan pemilihan presiden, pengganti Htin Kyaw nanti.

"Saat ini yang menggantikan presiden adalah wakil Htin Kyaw dari militer. Jangan sampai presiden selanjutnya yang terpilih juga dari militer. Kalau sampai terjadi, dikhawatirkan akan berpengaruh kepada legitimasi Suu Kyi sebagai pemimpin de facto Myanmar," kata Peneliti Studi Politik Asia Tenggara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ratna Shofi Inayati.

Ratna menuturkan walaupun pemerintahan sipil melalui Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) binaan Suu Kyi menang pemilihan umum 2015 lalu, nyatanya sebagian kursi parlemen dan menteri masih diduduki para jenderal.

Hal tersebut, paparnya, menjadikan militer masih memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Salah satu yang paling terlihat, kata Ratna, adalah dalam masalah penanganan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine.

Sejak kekerasan kembali memburuk di Rakhine hingga mengakibatkan gelombang eksodus minoritas Rohingya ke Bangladesh, Suu Kyi tidak berbicara banyak. Walaupun sebenarnya, perempuan 72 tahun itu merupakan pemenang Nobel Perdamaian sekaligus pelopor demokrasi di Myanmar, yang seharusnya sangatlah memperhatikan hak asasi warga.

Diamnya Suu Kyi terhadap kasus Rohingya bukanlah tanpa sebab, tapi semata-mata karena masih berpengaruhnya militer dalam pemerintahan.

"Militer masih menguasai satu perempat kursi di parlemen dan beberapa juga duduki jabatan menteri makanya masalah Rohingya tidak bisa tuntas. Hal ini juga menyebabkan Suu Kyi tidak bisa secara tegas merespons masalah Rohingya yang saat ini menjadi masalah besar di kawasan," ujar Ratna.

Ratna menuturkan mundurnya Htin Kyaw menjadi presiden sekaligus orang kepercayaan Suu Kyi mengharuskan perempuan itu melancarkan langkah yang tepat menjelang pemilihan presiden.

Dia menuturkan melalui NLD, Suu Kyi harus memilih dan memastikan calon penggati Htin Kyaw bisa mengkonsolidasikan legitimasinya di pemerintahan.

Ratna bahkan mengatakan akan lebih baik jika Suu Kyi bisa memilih capres yang sekiranya bisa mendukung kepemimpinannya sekaligus mengakomodasi dan dekat dengan kalangan militer.

"Suu Kyi adalah orang pintar, dia pasti punya startegi kuat supaya orang kepercayaannya termasuk dari NLD bisa memenangkan pemilihan presiden nanti. Mudah-mudahan dia punya strategi politik yang tepat dalam tujuh hari ke depan ini supaya militer tidak berkuasa lagi," lanjutnya.

Dilansir Myanmar Times, sejumlah nama yang dianggap berpotensi menggantikan Htin Kyaw sudah bermunculan. Salah satu yang paling disorot adalah Ketua Pyidaungsu Hluttaw atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Myanmar U Win Mynt.

Spekulasi ini muncul setelah Win Mynt, anggota senior NLD, mengundurkan diri sebagai ketua DPR tak lama setelah Htin Kyaw mengumumkan pengunduran dirinya. Win Mynt juga merupakan salah satu orang kepercayaan Suu Kyi di NLD.

Selain Win Mynt, beberapa nama lain yang dianggap berpotensi mengisi jabatan presiden ialah pemimpin Dewan Naypyitaw Myo Aung, Kepala Menteri Wilayah Mandalay Zaw Myint Maung, Kepala Menteri Wilayah Magwe Aung Moe Nyo, tokoh demokrasi yang dekat dengan Suu Kyi, Min Ko Naing.