• BREAKINGNEWS.CO.ID - Muddai Madang selaku Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) secara resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk Periode 2019-2023.

    Keputusan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Harris, Fx Sudirman, Jakarta, Senin ( 3/5/2019). Akan tetapi, dalam jumpa pers pengajuan sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat, Muddai Madang tak dapat hadir di lokasi.

    Ia memberikan pernyataan melalui teleconference dikarenakan dirinya saat ini tengah menjalani ibadah Umroh di Tanah Suci, Mekkah bersama keluarganya. “Pertama-tama saya mohon maaf saya tidak bisa hadir dalam acara pencalonan saya sebagai Ketua KONI Pusat, karena saya sedang berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah Umroh,” kata Muddai Madang mewakili pernyataanya.

    “Kedua saya mohon dukungannya khususnya dari stakeholder di PB-PB, juga dari KONI-KONI Provinsi se-Indonesia, mohon dukungan untuk pecalonan saya sebagai Ketua Umum KONI Pusat,” “Tentunya pencalonan saya ini sudah kami kaji bersama tim eksekutif KOI, juga dengan beberapa pemangku olahraga di Indonesia, yang diputuskan atau dipercaya saya sebagai calon Ketua Umum KONI. Ini hasil rembukan Komite Olahraga dan Ketua Umum KOI, Erick Thohir,” papar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KONI Sumatera Selatan selama dua periode tersebut.

    Untuk persiapan sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat, Muddai Madang mengatakan dirinya telah menyusun program. Salah satunya akan membangun hubungan yang lebih erat lagi antar kelembagaan KONI, KOI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). “Saya telah menyusun program tersebut,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, kedepan Muddai Madang juga berkeinginan agar KONI Pusat dalam aspek pendanaan bisa dilakukan secara transparan dan accountable serta mendorong ke arah kemandirian. Sehingga lembaga KONI dan KOI mempunyai alokasi dana khusus untuk menjalankan program organisasinya. Lalu, dalam rangka menumbuhkan cabang olahraga yang mandiri juga diperlukan upaya dengan melibatkan pihak-pihak swasta dan BUMN.