BREAKINGNEWS.CO.ID- Pengamat Politik, Ray Rangkuti mengaku tak terkejut dengan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengabulkan permohonan pengujian PKPU No. 20 tahun 2018 tentang larangan mantan napi koruptor, bandar narkoba dan penjahat seksual terhadap anak untuk dicalegkan. 
 
"Seperti kelaziman, poin pembatasan politik bagi penjahat amanah publik sesuatu yang tak lazim bagi elit bangsa ini. Putusan MA itu menegaskannya. Alasan MA sudah juga berulangkali dibahas. Bahwa pada dasarnya KPU sedang tidak membuat aturan baru yang menjadikan aturan itu bertentangan dengan UU," ujar Ray kepada Breakingnews.co.id, Sabtu (15/9/2018). 
 
Dikatakan Ray, KPU seyogyanya hanya menguatkan poin-poin yang sebenarnya sudah tersirat dalam UU. Sebab kata Ray, salah satu tujuan pemilu adalah menciptakan pemerintahan bersih, dan berintegritas. Oleh karena itulah, sejak awal ada sarat bahwa calon pemimpin itu harus sehat rohani, meminta SKCK, menyatakan tidak pernah dipidana pada kasus apapun, dan harus berusia minimal 30 tahun serta lulus minimal SMA. 
 
Menurut Ray, semua syarat administratif itu dimaksudkan agar pemimpin rakyat Indonesia adalah yang tercakap, tak pernah dipidana, mengerti moral dan kultur bangsa dan punya hasrat yang kuat untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. 
 
"Yang tersurat itulah yang kemudian dinyatakan lebih tegas oleh KPU. Membunyikannya dalam bentuk aturan. Sekaligus menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat kita selama ini soal subtansi berpemilu. Bahwa seolah-olah pemilu hanya sekedar rutinitas lima tahunan untuk kemudian melahirkan kembali para penghianat amanah publik. Agar dengan itu pula pernyataan kita tentang melawan korupsi tidak semata hanya teriakan, yang akhir-akhir ini malah jadi jargon, tapi adalah sikap yang jelas, kuat dan tanpa kompromi," tegasnya. 
 
Ray mengaku tidak melihat PKPU soal larangan napi koruptor itu sebagai sesuatu yang baru, apalagi bertentangan dengan UU atau moralitas bangsa. PKPU hanya menyiratkan apa yang tersurat. Tentunya, putusan MA soal ini berlaku. Tak ada yang bisa menggugatnya lagi secara hukum. Sekalipun secara moral, putusan itu seperti mengabaikan suara moral masyarakat. Bahwa pemilu bukan sekedar untuk menegakan hak asasi mantan napi koruptor, tapi juga adalah penghakiman bagi mereka yang dibuktikan secara sah telah menghianati amanah masyarakat dengan melakukan tindak pidana korupsi. 
 
"Lebih-lebih para koruptor ini tidak pernah secara terbuka menyatakan menyesal dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kejahatannya melakukan penghianatan terhadap amanah masyarakat," katanya. 
 
Sebelumnya diberitakan, Gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias nyaleg akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Dengan begitu, eks koruptor bisa melenggang di Pemilu 2019 mendatang. "Dikabulkan khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," juru bicara MA Suhadi, Sabtu (15/9/2018).
 
Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU tersebut dibatalkan. "Ya (mantan koruptor boleh nyaleg) sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK," ucapnya.
 
Dengan putusan itu, PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:
 
Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.