JAKARTA- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengapresiasi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. Ia menilai Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan dan penyidikan seorang calon kepala daerah yang berstatus tersangka bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional.

"Kami tidak bisa masuk dalam domain komentar atau statement pemerintah, ya silahkan saja. Ini kan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional, dalam menghadapi pesta demokrasi. Ya sah-sah aja," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Menurut Bambang, permintaan penundaan tersebut merupakan sisi pemerintah. DPR kata Bambang tidak dalam posisi melakukan penilaian terhadap statement pemerintah. "Pemerintah berharap agar tindakan hukum terhadap kepala daerah yang udah disinyalir melakukan tindakan pidana itu ditunda. Itu sisi pemerintah. Sisi DPR, kita tidak dalam posisi melakukan penilaian terhadap statement pemerintah," jelasnya.

Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018, Senin (12/3/2018). Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi. Seusai rapat, Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin. Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, melainkan sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukung. Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yang mewakili para pemilih. Wiranto mengatakan bahwa permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).