BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa saat ini pihaknya menurunkan instruksi langsung kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dimaksud Afifuddin yakni untuk mengawasi penyimpanan surat suara, kotak suara hingga percetakan surat suara sendiri. Hal itu dilakukan karena pihaknya mencurigai tanpa ada pengawalan dari pihak kepolisian karena distribusi logistik kampanye tersebut sudah mulai di kirim ke daerah-daerah.

"Saatnya kami menurunkan instruksi pengawasan, langsung kami suruh datang baik ke lokasi penyimpanan surat suara, kotak suara dan juga tempat percetakan," kata Afifuddin kepada wartawan saat ditemui di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

"Nah, sebagai tindak lanjut dari itu, minimal kita harus memiliki undang-undang (UU) proses ketika disuruh untuk mengawasi proses dan distribusinya. Pengecekan beberapa titik, ini kan sudah ada pengiriman surat suara beserta penyimpanan, nah itu tidak ada pengawalan polisi, tidak ada pemberitahuan ke kami juga. Tetapi ke  ke lokasi, nyampe," sambungnya.

Adapun upaya tersebut dilakukannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak terduga terkait dengan surat suara itu sendiri. "Yang akan kami cegah adalah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan surat suara. Kalau terkait logistik lainnya, pantauan kami misalnya di Jawa Barat (Jabar), kualitas segel lebih baik daripada pemilihan kemarin. Kualitas penyimpanan dan lain-lain itu, ini yang kita ingatkan jika pas hari H kita antisipasi jika memang lembab yang akan mempengaruhi struktur kekuatannya berkurang, maka itu yg harus diperhatikan untuk direkomendasikan agar bisa diganti," tuturnya.

"Tetapi secara umum belum semuanya turun, batru hari ini instruksi pengawasan kami turunkan sambil berharap agar surat dari KPU berbalas. Ini kan berapa kali kami menyuruh KPU soal teknis, belum berbalas," ungkapnya.

Surat yang sempat dikirimkan oleh pihaknya tersebut kepada KPU yang dimaksud Afiffudin yakni terkait dengan uang pengganti makan dan biaya peserta kampanye dan jadwal kampanye. Menurutnya, usulan yang pernah disampaikan Bawaslu kepada KPU hingga saat ini belum dibalas atau direspon melalui Peraturan KPU (PKPU).

"Satu soal PKPU terkait biaya dan pengganti uang makan untuk peserta kampanye, sampai sekarang belum dibalas oleh peraturan KPU," terangnya.

"Kedua, terkait jadwal kampanye. Mana yang disebut dalam jadwal dan diluar jadwal. Itu juga belum dibalas, ketika yang ini belum dibalas sementara tahapan terus berjalan, maka kami instruksikan jajaran kami untuk melakukan pengawasan secara langsung untuk turun ke daerah berdasarkan instruksi kita. Toh surat kita belum dibalas oleh KPU," tukasnya.