BREAKINGNEWS.CO.ID - Suku Minangkabau lekat dengan citra bangsa perantau. Itu ditandai dengan banyaknya tokoh dan sosok yang berasal dari daerah ini yang memiliki peran menonjol di daerah rantauan mereka. 

Di balik cerita sukses sejumlah tokoh yang turut menjadi penghias buku dan peristiwa sejarah bangsa itu, tak sedikit pula yang hanya menjadi perantau medioker, alias pelintas daerah dengan prestasi dan nama semenjana. Merekada adalah perantau yang pergi dari kampung dengan motif sederhana, dan akhirnya juga mampu bertahan sekedarnya.  sekadar bisa makan, sekadar malagak (menyombongkan diri). Bahkan, tak sedikit pula yang harus gagal dan menyandang cap manusia kalah.
 
Meski dari sisi lain, merantau bisa juga dilihat sebagai keberhasilan Sumatera Barat (Sumbar),  sebagai asal geografis suku Minangkabau saat ini, dalam menyumbangkan sumber daya manusia (SDM) untuk Indonesia. Karena tak bisa dipungkiri banyaknya perantau itu juga bisa dilihat sebagai kegagalan pejabat-pejabat di Sumbar dalam menyediakan ekosistem yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.

Sejak beberapa waktu lalu, banyak digelar pertemuan dan diskusi dengan menghadirkan tokoh-tokoh penting asal Minang, yang dianggap berhasil di rantau dan mengharumkan nama kampung halamannya. Muara dari diskusi itu adalah kepada keinginan masyarakat Minang untuk membangkitkan batang nan tarandam (batang pohon yang direndam di air sungai).

Pertanyaannya adalah batang itu milik siapa?

Selain itu, diskusi-diskusi tentang Minang perantau itu belum pernah melihatkan para perantau marjinal. Mereka masih berjibaku dengan hidupnya, yang belum dikenal namanya, belum pernah masuk televisi, dan ketika mudik hanya nongkrong dari lapau ke lapau (warung kopi).

Sudut pandang para perantau marjinal ini sering terlupakan. Selama ini elite Minangkabau hanya melihat dinamika merantau dari menara gading.

Keresahan itu yang mendorong komunitas perantau muda Minang di Jakarta dan Jawa Barat, MPJ Initiative, menggelar diskusi online, Sabtu (30/5/2020) malam, membahas fakta merantau sebagai pola migrasi dan peran perantau marjinal dalam mencari solusi untuk mengembangkan diri dan membangun nagari-nya.

Diskusi dengan menggunakan aplikasi pertemuan virtual Zoom itu diikuti lebih dari 100 peserta. Diskusi tersebut diisi cerita pahit manis para perantau Minang dari berbagai profesi, seperti mantan sopir truk, pedagang online, politisi muda, dosen, pegiat pelestarian kota tua, hingga direktur di perusahaan asing.

Mayoritas para pembicara yang umumnya mengawali perantauan dengan status jadi sebagai pelajar atau mahasiswa yang jauh dari kampung halamannnya memiliki kesamaan paham. Bahwa motif perantauan mereka tak mewakili kemegahan seperti  yang dicitrakan oleh para tokoh-tokoh minang yang menjadi figur kuat di pentas nasional.

Mereka merantau umumnya karena motif sederhana, ingin menuntut ilmu. Sehingga apa yang didapat saat ini, sepertinya belum mewakili gambaran seperti yang muncul di buku-buku sejarah. Ini pula yang membuat status marjinal tersebut tetap merasa terlekat di badan, walau secara profesi, mereka sudah layak dan berhk mengedepankan sejumlah kisah sukses untuk "dipalagakan" kepada orang kampung.

Secara benang merah, ada perbedaan paham serta kondisi sosial yang membuat pemahaman tentang makna dan tujuan merantau itu menjadi tak lagi sama. Generasi sekarang dan para orang-orang tua yang sudah menapak dan disemati sebagai tokoh perantau sukses minang, sudah tak lagi menghadapi kondisi sosial yang sama atas keputusan merantau itu. Kondisi yang pada gilirannya juga memberi hasil berbeda antar satu generasi dengan generasi yang lain.

Menurut Nanang Asfarinal, arsitek dan pegiat pelestari kota tua, banyaknya perantau Minang yang di rantau adalah karena kegagalan pemangku kebijakan di kampung asal mereka dalam menyediakan sarana pendidikan.

Kata Nanang, minimnya pendidikan berkualitas di Sumbar membuat banyak perantau Minang yang kalah bersaing di rantau.

“Hal ini harus jadi perhatian para pejabat di Sumbar. Mereka harus menyediakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas agar bisa lahir perantau-perantau hebat dari Minang,“ kata pria yang dulu aktif membantu Amran Nur,  Walikota Sawahlunto 2003-2008, mengembangkan pariwisata heritage.

Meski minim pendidikan, tetap saja banyak masyarakat Minang yang merantau. Mereka hanya bermodalkan nekat, demi bisa memperbaiki hidup.

Kata Adhitya Wardhana, pegawai negeri sipil yang kini menetap di Bandung, Jawa Barat (Jabar), kenekatan itu dipicu oleh glorifikasi (melebih-lebihkan sesuatu) merantau. “Glorifikasi ini membuat orang yang tinggal di kampung terpancing untuk merantau, meski hanya bermodalkan nekat. Mereka terpancing cerita-cerita yang dilebih-lebihkan dari para perantau,” kata Adhitya.

“Saya pernah beberapa kali memulangkan perantau yang gagal karena tidak ada persiapan. Di sini (Bandung) mereka tidak ada pekerjaan. Bahkan, ada yang merantau hanya karena diajak temannya, sebagai sesama fan sebuah klub bola,“ imbuh Adhitya.

Kata Syafri Erianto, eksportir kopra dan minyak atsiri, cerita sedih tentang perantau yang gagal itu bisa diakhiri jika masyarakat dan pejabat di Sumbar mau bekerja membangun kampung. Katanya, tanpa harus merantau, orang-orang Minang bisa sukses dan membangun kampung halamannya.

“Potensi alam di Sumbar sangat luar biasa, tetapi hingga saat ini belum digarap maksimal. Sumbar bisa mengembangkan usaha perkebunan. Manfaatkan tanah-tanah kaum (adat) yang tidak digarap. Banyak sekali tanah kaum di kampung yang dibiarkan begitu saja,“ kata Syafri.

Syafri, yang kini menetap di Bogor, Jabar, menyatakan, pada tahun 2021 dia berencana kembali ke kampung halamannya, Pariaman. Di sana dia akan mengembangkan usahanya sembari membina masyarakat setempat untuk bercocok tanam kelapa serta sereh wangi dan nilam.

“Pasar produk bumi ini sangat besar. Selama ini saya banyak mencari kelapa di Sulawesi. Saya ingin bina warga di kampung. Ayo, bercocok tanam. Tidak usah lagi merantau. Kita bangun kampung,” kata Syafri, yang menjual kopranya ke India dan Bangladesh.

Syafri yakin rencananya itu bisa menekan jumlah perantau nekat, yang pada akhirnya bisa jadi masalah di rantau. Katanya, jika di kampung ada kegiatan ekonomi yang potensial, warga tidak akan lagi tergiur cerita tentang merantau.

“Apalagi, sekarang sudah ada dana desa. Gunakan dana desa itu untuk hal-hal yang produktif, seperti membangun Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Saya sudah membantu beberapa Bumdes untuk berkembang dan mereka sangat potensial untuk jadi besar,“ ujar Syafri.

Akan tetapi, Benni Inayatullah, peneliti di The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, menyatakan pejabat di Sumbar kurang cakap dalam merespons keluarnya aturan soal dana desa. Katanya, dana desa yang diterima Sumbar jauh lebih kecil dibanding yang diterima provinsi lain yang ada di Sumatra Barat.

“Pada tahun 2019, dana desa untuk Sumbar hanya Rp 998 miliar, sedangkan Aceh, yang jumlah penduduknya kurang lebih sama dengan Sumbar, sekitar 5,5 juta jiwa, mendapatkan Rp 4,95 triliun,” kata Benni yang juga mantan Calon Legislastif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumbar ini.

“Itu karena dana desa diberikan ke nagari-nagari, yang wilayahnya bisa mencakup lima hingga enam desa. Akhirnya dana desa yang diterima Sumbar sangat sedikit. Seharusnya pejabat-pejabat di Pemprov Sumbar itu bisa menyampaikannya ke pusat,” imbuh Benni