JAKARTA –  Lembaga aktifis buruh Migran Care mempertanyakan rencana pemerintah Indonesia untuk menempatkan 30 ribu tenaga kerja Indonesia ke tiga negara di Timur Tengah. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno mengungkapkan Indonesia akan menempatkan kembali TKI di tiga negara di Timur Tengah. Ketiga negara yang dimaksud itu merupakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar.

Soes menuturkan, kebijakan penempatan PRT ke tiga negara itu dilakukan tanpa harus mencabut surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmen) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Pengiriman TKI PRT ke 19 negara di Timur Tengah.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, Selasa (5/6/2018), mempertanyakan kebijakan yang diadopsi pada saat pemerintah dalam masa transisi dari aturan lama menuju aturan baru.

"Pemerintah itu sekarang dalam masa transisi, menyiapkan regulasi turunan, berbasis UU 18 No 2017, tentang perlindugnan pekerja migran indonesia. Artinya, kita meninggalkan kebijakan lama, sistem penempatan yang lama akan ditinggalkan dan akan menyongsong sistem baru yang berbeda," kata Anis.

Dalam sistem baru, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta hanya menjadi agen yang memberangkatkan pekerja yang sudah siap di Layanan Terpadu Satu Atap. "Jadi mulai dari pendaftaran, pengurusan dokumen, pendidikan, medical, semua dilakukan pemerintah," kata Anis.

Menurut Anis, sistem tersebut sedang digodok kebijakan teknisnya. Itu berlaku tidak hanya bagi negara yang pengiriman tenaga kerjanya dihentikan, akan tetapi juga negara yang tidak ada kebijakan moratorium.

Menurut Wahyu Susilo, Direktur Migrant Care, yang seharusnya dilakukan oleh BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja adalah menyusun road map tata kelola migrasi tenaga kerja sesuai dengan UU No. 18/2017 yang berorientasi pelayanan publik, berbiaya murah serta berorientasi perlindungan. "Bertumpu pada proses pengawasan perlindungan sejak dari desa," kata Wahyu.

Dirinya juga mempertanyakan rencana pengiriman TKI kembali ke Arab Saudi, padahal negara itu paling rawan dengan pelanggaran kesejahteraan serta keamanan migran Indonesia.

Beberapa kalangan juga mempertanyakan mengapa rencana pengiriman TKI ke tiga negara dengan rekam jejak hak asasi manusia (HAM) yang buruk. Terlebih jumlah yang dikirim adalah 30 ribu. "Kalau proyek percontohan seharusnya 100 orang saja, bukan 30 ribu," kata Anis.

Konsep awal proyek percontohan (pilot project) pengiriman TKI adalah para calon tenaga kerja diberikan pelatihan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan, sehingga nantinya dapat bekerja sesuai harapan pengguna dan dapat melindungi dirinya sendiri.

Hal ini mengingat salah satu penyebab terbesar munculnya masalah TKI adalah pelatihan dan pembekalan yang buruk, sehingga ada jurang yang dalam antara harga yang dibayar dan harapan pengguna, dengan kemampuan TKI. Hingga kini masih banyak pertanyaan yang masih harus diselesaikan dalam jangka panjang, tak cukup hanya enam bulan.