BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik. Salah satu caranya dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya pembentukan MPP dapat memberi kemudahan pada masyarakat, terutama dalam mengurus perizinan.

“Konsep MPP itu menyatukan berbagai pelayanan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan begitu memberi kemudahan masyarakat untuk mengurus perizinan karena lokasinya berada dalam satu gedung,” ujarnya di sela acara Percepatan Reformasi Birokrasi se-Jawa Barat Mewujudkan Birokrasi Akuntabel, Efektif dan Efisien, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (3/4/2018).

Untuk saat ini penerapan MPP sudah dilakukan di DKI Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, dan Bekasi, serta terdapat beberapa daerah yang menyatakan komitmen serta menyatakan kesiapannya untuk segera membangun MPP di wilayah masing masing.

Menurut Asman, perlu ada komitmen kuat dari pimpinan untuk membangun sebuah MPP. Selain itu,  dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak terutama dengan instansi vertikal,  karena MPP akan diisi oleh layanan perizinan dan non-perizinan baik dari daerah, instansi pemerintah pusat, BUMN, maupun BUMD.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan keinginannya untuk membangun MPP di wilayahnya. Konsep MPP dinilainya memberi kemudahan pada masyarakat. Meski demikian pihaknya mendapat kendala dalam proses pembangunan MPP  seperti ketersedian lahan. “MPP bisa dilakukan kapan saja. Namun, kita harus mencari gedung yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik lebih dulu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa terdapat dua alternatif yang bisa dilakukan untuk mewujudkan MPP ini. Pertama, Pemprov Jabar dapat menyewa gedung tertentu atau membangun gedung sendiri melalui APBD. Kemungkinan kedua opsi itu juga bisa dilakukan saat anggaran perubahan.  Meski demikian dirinya mengakui bahwa pelayanan publik di Provinsi Jabar sudah sangat baik. Hanya saja belum ada integrasi pelayanan yang diselenggarkan oleh pusat maupun daerah.