JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia berharap nota kesepahaman (MoU) dengan Brunei Darussalam terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia akan diselesaikan tahun 2018. Walaupun negosiasi MoU ini belum dimulai sama sekali.

"Draf MoU penempatan dan perlindungan TKI di Brunei Darussalam akan dibahas dan dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Saya sudah sampaikan ke Menteri Ketenagakerjaa bahwa di tingat Kemenlu ingin untuk menyegerakan MoU," ujar Retno seusai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah di Istana Bogor, Kamis (3/5/2018).

Selepas MoU ini rampung, ia berharap sudah ada mekanisme baku yang mengatur hak-hak TKI serta hubungan kerja di negara monarki itu. Sebab, hingga saat ini, belumlah ada aturan atau kerja sama yang menaungi hal tersebut.

Adapun menurut dia, salah satu poin yang akan dibicarakan di MoU itu adalah permasalahan struktur biaya penempatan TKI ke Brunei Darussalam, yang hingga saat ini masih belum juga ditetapkan besarannya. Apalagi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TKI memiliki hak untuk mendapatkan informasi penempatan yang tepat untuk bekerja di luar negeri. "Dan masalah seperti biaya penempatan ini yang kadang membebani TKI selama beberapa bulan," imbuh dia.

Ia menambahkan, topik mengenai perlindungan TKI di Brunei Darussalam juga menjadi salah satu bahasan pertemuan antara Presiden Joko Widodo serta Yang Dipertuan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Bogor, Kamis (3/5/2018). Sehingga, ia berharap tidak ada hambatan yang berarti dalam menyusun MoU ini nantinya.

Di dalam pertemuan itu, Retno menuturkan Sultan Hassanal Bolkiah berterima kasih kepada TKI dikarenakan sudah berkontribusi terhadap perekonomian Brunei Darussalam. Menanggapi itu, Jokowi juga menitipkan keamanan serta kesejahteraan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Brunei Darussalam. "Saya kira dari Sultan sendiri komitmennya sangat tinggi sehingga kami tidak lihat adanya hambatan untuk penyelesaian draf MoU penempatan dan perlindungan TKI ini," pungkas dia.

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah penempatan TKI sepanjang 2017 terbilang 261.820 orang, atau meningkat 11,67 persen dari tahun sebelumnya 234.451 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 6.623 orang ditempatkan di Brunei Darussalam. Jumlah ini menurun 23,08 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 8.152 orang.