JAKARTA- Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna Laoly menilai sangat penting untuk segera menyelesaikan pembahasan pasal narkotika masuk ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). "Sangat penting. Nanti di R-KUHP kita akan ada restoratif justice, ini kita harapkan bisa mengurangi," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Yasonna pun mencontohkan kekosongan penjara di negara Belanda. Padalah di negara kincir angin tersebut kata Yasonna tidak adanya hukuman mati.

"Coba bayangkan, di Belanda itu kosong penjara. Mengapa? Padahal tidak ada hukuman mati. Karena memang pendekatan beda, paradigma berbeda," jelasnya.

Di Belanda kata Yasonna, pengguna narkoba jenis ganja dibebaskan tanpa dihukum. Sementara di Indonesia kata Yasonna direhabilitasi.

"Misalnya narkoba, disana ganja dibebasin. Kalau disini misalnya di rehabilitasi. Itu yang dulu hampir kita lakukan, membuat grasi kepada 20 ribu Napi. Tapi gagal. Presiden sudah setuju, MA setuju. Tapi gagal," jelasnya.

"Saya sedang pikir ulang lagi pikiran itu. Bayangkan sekarang 230 ribu, kalau polisi dan BNN terus tangkapin terus, bagaimana? Tidak mungkin kan," tambahnya.

Diketahui, Sejumlah aktivis menolak memasukan pasal narkotika ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). yang kini sedang dibahas oleh DPR RI. 

Aktivis LBH Masyarakat, Yohan Misero menilai pemasukan pasal narkotika ke dalam Rancangan KUHP bisa mengancam program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sebab, pembahasan Rancangan KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Yohan menjelaskan sejumlah regulasi turunan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sudah mencantumkan ketentuan mengenai rehabilitasi pengguna narkotika dan pemenuhan hak-hak kesehatan bagi mereka.

"Aturan-aturan di bawahnya ini berkesinambungan langsung dengan UU [nomor] 35 [tahun] 2009. Dia punya cantolan. Kalau cantolannya hilang, [UU nomor] 35 [tahun] 2009 dipindahin pasal-pasalnya ke KUHP, dia (ketentuan soal rehabilitasi) enggak nyantol ke mana-mana lagi, dan hilang," kata Yohan di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta pada Jumat (19/1/2018). 

Meskipun pasal narkotika di Rancangan KUHP juga menyebut soal rehabilitasi, tapi Yohan menilainya belum menjawab persoalan. 

"Ada rehabilitasi, tapi kemana? Karena RKUHP tidak mengatur itu sama sekali. Siapa yang harus mengatur itu? PP [Peraturan Pemerintah] atau Permen [Peraturan Menteri]? sementara untuk membentuk itu kan lama," kata Yohan.