BREAKINGNEWS.CO.ID - Hasil survei Charta Politika menemukan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendukung calon presiden dan wakil calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019. Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menegaskan aparatur sipil negara tidak boleh berpihak pada pasangan manapun.

Apapun lembaga survei kami menghargai dan menghormati. Tapi, menurut saya sebagai ASN harus netral. Soal punya pilihan ke mana, ya masing-masing punya pilihan politik, sikap. Itu hak mereka," kata Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, usai menghadiri acara pelantikan PP Perpani 2018-2022, Kamis (7/2/2019).

"Kalau kita merujuk kepada survei sulit. Tapi secara prinsip sebagai pegawai negeri dia harus netral. Tapi sebagai warga negara yang dia punya hak pilih silahkan memilih sesuai apa yang inginkan," tambahya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Charta Politika merekam dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019. Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo - Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2000 responden. Yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan survei metode acak bertingkat / multistage random sampling dengan margin of error 2,91%. Tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil mengejutkan juga terlihat dari dukungan purnawirawan TNI/Polri. Dari hasil survei itu, 100 persen purnawirawan mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno.

Jika dilihat secara keseluruhan, elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Mar'uf Amin lebih unggul dibanding pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf yaitu 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 34,1 persen.