BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Eksekutif dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menduga praktik jual beli blangko Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sudah berlangsung lama. Namun, hal itu baru terendus belakangan ini.

"Saya menduga ini sudah berlangsung lama. Baru ketahuannya sekarang ya. Awalnha saya pikir itu hoax. Namun setelah kita baca dan pelajari memang banyak blanko e-KTP dijual bebas," kata Pangi kepada wartawan, Sabtu (8/12/18).

Untuk itu, dirinya pun mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusut kasus tersebut. Dirinya pun menyebut jika Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo harus bertanggung jawab dalam kasus perdagangan blanko e-KTP itu. Karenanya, Mendagri diharapkan tidak 'cuci tangan' dalam kasus seperti ini.

"Menteri Dalam Negeri sibuk ngomong radikalisme, pancasila, kebhinekaan, NKRI. Namun cuci tangan dan pura-pura nggak tahu. Saya pikir Pak Tjahjo termasuk yang paling bertanggung jawab ya atas kasus ini," tegas Pangi.

Ia melanjutkan, adanya jual-beli blangko e-KTP tersebut harus diwaspadai. Karena akan mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia, khususnya pada Pemilu dan Pilpres serentak 2019 nanti. "Pemilu kita terganggu kualitasnya. Kita wajib waspada. Kalau KTP sudah diperdagangkan seperti ini maka ngak heran nanti banyak DPT Siluman. Ini jelas menganggu kualitas demokrasi kita, demokrasi bisa cacat bawaan karena soal DPT ganda, pemilih siluman dan potensi kecurangan lainnya," ujar Pangi yang juga sebagai analisis politik dari Voxpol Center Research and Consulting itu.

Oleh sebab itu, Ia meminta agar pihak yang melakukan jual beli blangko e-KTP ini juga harus diseret ke ranah hukum. "Harus dipidana. Pengkhianat negara ndak boleh ada tempat di negeri ini," tukasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai praktik jual beli blangko KTP elektronik atau e-KTP berbahaya lantaran berpotensi untuk disalahgunakan, terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta Undang-Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang penggunaan e-KTP sebagai syarat sah memilih bagi setiap warga negara.