BREAKINGNEWS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membenarkan kesaksian Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin (NHY) yang mengatakan bahwa dirinya mendapat arahan dari Mendagri untuk membatu mengurusi perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kesaksian Neneng dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dengan terdakwa Billy Sindoro pada 14 Januari 2019 lalu, Neneng menyebutkan bahwa dirinya mendapat arahan tersebut melalui telepon seluler usai mengadakan rapat terkait perizinan Meikarta bersama Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono. Meski mengiyakan hal tersebut, namun Mendagri menyatakan bahwa arahannya tersebut harus dilaksanakan susuai aturan yang berlaku.

“Waktu itu pak Dirjen telepon saya untuk menyampaikan mengenai hasil rapat terkait Meikarta. katanya rapat sudah selesai dan hasilnya memutuskan untuk menerbitkan perizinan Meikarta sesuai rekomendasi Gubernur Jawa Barat pada waktu itu,” kata Tjahjo di gedung KPK pada Jumat (25/1/2019).

“Sesudah itu saya katakan ke Dirjen, mana Ibu Bupati saya mau bicara! Ya sudah kalau sudah beres semua, segera diproses proses saja sesuai aturan,” cerita Tjahjo Kumolo.

Diketahui Mendagri mendapat panggilan oleh tim penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Neneng Yasin (NHY). Tjahjo pun menegaskan bahwa dirinya siap untuk memberikan keterangan yang diketahuinya terkiat kasus Meikarta. “Sebagai Mendagri dan menyangkut kepala daerah, saya siap hadir untuk berikan kesaksian yang saya ketahui,” tegasnya.

Dalam kasus ini, telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kemudian Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Sementara dari pihak swasta yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng bersama pejabat-pejabat Pemkab Bekasi itu diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar, dari komitmen pemberian senilai Rp 13 miliar. Sementara pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra; serta pegawai Lippo Group bernama Henry. Keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak-pihak yang menjadi pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.