BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas seluruh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan Bambang menanggapi maraknya sejumlah Kepala Daerah maupun pejabat di kementerian atau lembaga yang terkena kasus penyalahgunaan anggaran.
 
Bambang pun mengambil sampel sejumlah kepala desa di Kabupaten Tegal yang tersangkut masalah hukum terkait dengan penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan anggaran. Selain itu kasus ditahannya Sekda Kota Dumai karena kasus dugaan korupsi. 
 
"Agar dapat menimbulkan efek jera sehingga ke depannya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan anggaran dapat dicegah atau diminimalisir," ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (8/12/2018). 
 
Bambang pun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menugaskan seluruh Kedeputian untuk berperan aktif, terutama Kedeputian Bidang Pencegahan agar melakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dalam pencegahan tindak korupsi, suap, atau gratifikasi. 
 
Selanjutnya Bambang mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan KPK agar melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan anggaran negara dan daerah yang transparan dan akuntabel berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
 
Bambang menambahkan, pihaknya mendorong seluruh aparat Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta institusi untuk taat pada tata tertib dan ketentuan hukum positif yang berlaku.
 
"Serta mengedepankan asas kesamaan hak dimata hukum (equality before the law) dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innosence), agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," tegasnya. 
 
Lebih lanjut Bambang mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan KPK meminta seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan institusi untuk menerapkan disiplin bagi seluruh pegawainya dalam mendukung program pemberantasan korupsi di kementerian, lembaga, dan institusi masing-masing.
 
Hal tersebut kata Bambang seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kewajiban penandatangan Pakta Integritas bagi PNS, serta memberikan sanksi yang berat kepada pegawai yang melanggar kedisiplinan tersebut.
 
 "Agar mendapatkan efek jera, serta melakukan evaluasi secara berkala kepada para pegawainya guna melakukan tindakan preventif dan menghilangkan terjadinya praktik-praktik korupsi, baik secara individu maupun institusi," tegasnya. 
 
Selain itu Bambang mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemda, segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah. 
 
"Mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemda untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunaan wewenang terhadap anggaran," katanya. 
 
Selanjutnya juga Bambang mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki prosedur kerja dalam kementerian maupun institusi yang berpotensi terjadinya korupsi, suap, maupun gratifikasi, serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan hal-hal tersebut di jajarannya.
 
"Mendorong Kemenkumham dengan KPK untuk memberikan penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada seluruh kementerian dan institusi, agar seluruh kementerian dan institusi dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," tegasnya. 
 
Dengan demikian Bambang mendorong masyarakat untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum, mengingat peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dijamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dalam PP Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
"Atau masyarakat juga dapat memberikan laporan dan informasi apabila mengetahui adanya indikasi terjadinya korupsi, suap, dan gratifikasi dengan menyampaikan pengaduan melalui aplikasi DPRNow," tegasnya.