BREAKINGNEWS.CO.ID-PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta hingga kini masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait besaran tarif untuk perjalanan LRT Jakarta.

Sebab kewenangan terkait penetapan tarif LRT Jakarta relasi Kelapa Gading- Velodrome sepanjang 5.8 km adalah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Dalam pasal 33 ayat (1) disebutkan tarif penggunaan LRT ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari PT Jakarta Propertindo dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta serta mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Corporate Communication PT LRT Jakarta, Melisa Suciati di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Melisa menerangkan, penetapan tarif bukan saja tercantum dalam pasal 33 ayat (1) tapi pada ayat (2) juga dijelaskan kalau tarif penggunaan LRT ditetapkan harus terjangkau oleh masyarakat. Sementara dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT, pemerintah daerah memberikan subsidi, sepanjang biaya operasional dan perawatan lebih besar dari pendapatan PT Jakarta Propertindo.

Sedangkan mengacu pada Pergub, PT LRT Jakarta yang merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 sebagai penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jakarta.

PT Jakarta Propertindo dapat mendirikan anak perusahaan, membuat perusahaan patungan, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu agar Prasarana dan Sarana LRT dapat dioperasikan, dirawat atau diusahakan secara efisien, efektif dan sesuai tata kelola yang baik.

“Maka untuk melaksanakan penugasan layanan publik LRT Jakarta dari Gubernur DKI Jakarta, sesuai perjanjian kewenangan yang diberikan kepada PT LRT Jakarta yaitu sebagai badan usaha penyelenggara sarana (rollingstock) yang mencakup pengadaan sarana, operasi dan perawatan dan pengusahaan,” terangnya.