BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait putusan perkara perdata Tahun 2018. Adapun dua tersangka tersebut, yakni Arif Fitrawan (AF) selaku kuasa hukum dan Irwan (I) selaku hakim di PN Jaksel tersebut.

“Hari ini kami melakukan perpanjangan masa tahanan terhadap dua tersangka kasus suap di PN Jaksel untuk 30 hari kedepan yang akan mulai berlaku pada 26 Ferbuari 2019 sampai 27 Maret 2019 mendatang,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Rabu (20/2/2019).

Sejauh ini KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, selain hakim pada PN Jaksel Irwan dan Arif Fitrawan (AF), adapun hakim Iswahyu Widodo, panitera penggati pada PN Jakarta Timur (Jaktim) Muhammad Ramadhan (MR) yang disangkakan sebagai penerima suap, sementara Martin P Silitonga (MPS) dari pihak swasta yang disangkaka KPK sebagai pemberi suap dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, Arif Fitrawan (AF) dan Martin P Silitonga (MPS) diduga menyuap hakim Iswahyu Widodo dan Irwan serta Panitera Pengganti (PP) Muhammad Ramadhan sejumlah SGD47 ribu atau setara Rp500 juta dan juga Rp150 juta terkait penanganan perkara gugatan akuisisi saham PT CLM oleh PT APMR.

Adapun uang sejumlah Rp150 juta itu diterima dua orang hakim dari Arif Fitrawan melalui Muhammad Ramadhan. Uang tersebut merupakan suap untuk memengaruhi putusan sela agar perkara yang diajukan tidak diputus N.O. Putusan sela dibacakan pada bulan Agustus 2018.

KPK menyangka Iswahyu Widodo, Irwan, serta Muhammad Ramadhan (MR) selaku penerima suap diduga melanggar Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Arif Fitrawan dan Martin P Silitonga selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.