JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir mengatakan, pemerintah Indonesia meminta agar Maroko segera menyepakati draf perjanjian perdagangan khusus (PTA) yang diajukan pada Januari 2018. Hal ini, untuk menjamin dan memfasilitasi pengusaha Indonesia yang ingin berinvestasi di negara Afrika Utara itu. Permintaan tersebut disampaikan Fachir kala bertemu Wamenlu Maroko, Mounia Boucetta di Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (13/2/2018).

"Dalam pertemuan dengan Wamenlu Boucetta tadi saya tekankan perlunya pelaku bisnis difasilitasi dengan baik antara lain melalui perjanjian. Karena itu saya juga sampaikan draf PTA dengan Maroko untuk bisa dirampungkan dan dipersingkat time frame-nya agar bisa segera terealisasi," kata Fachir kepada wartawan usai bertemu Boucetta.

Salah satu yang diangkat dalam perjanjian dagang itu merupakan pengurangan tarif untuk sejumlah produk Indonesia yang ingin masuk ke Maroko. Meski begitu, Fachir tidak menyebut produk-produk apa yang masuk dalam PTA.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia dengan Maroko pada Januari hingga Juli 2017 tercatat surplus 18.16 juta dolar AS atau sekitar 24.7 miliar rupiah dengan nilai ekspor 52.48 juta dolar AS atau sekitar 71.5 miliar rupiah dan nilai impor 34.31 juta dolar AS atau sekitar 46.7 miliar rupiah.

Sementara itu, Trade Map mencatat komoditas Indonesia yang paling banyak diekspor ke Maroko yaitu serat buatan, kopi, teh, rempah-rempah, dan minyak kelapa sawit. Di sisi lain, produk ekspor Maroko ke Indonesia adalah garam, sulfur, batu-batuan, tembaga, pulp kayu, serta kertas bekas.

Perjanjian perdagangan antara RI serta Maroko ini, menurut Fachir, sejalan dengan catatan Presiden Joko Widodo yang meminta peningkatan ekspor dan investasi Indonesia ke negara-negara pasar non-tradisional seperti negara Afrika.

Dalam pidatonya saat membuka rapat kerja Kepala Perwakilan RI di Kemlu RI, Senin (12/2/2018), Jokowi menyoroti masih kecilnya nilai ekspor dan investasi Indonesia di luar negeri. Jokowi menilai Indonesia masih terlalu fokus meningkatkan perdagangan dengan pasar-pasar tradisional seperti negara Barat.

Duta Besar RI untuk Nigeria, Harry Purwanto, mengamini pernyatan Presiden tersebut. Walaupun volume perdagangan Indonesia ke sejumlah negara di Afrika surplus, akan tetapi nilainya masih tetap rendah. Padahal, banyak produk-produk Indonesia yang sangat diminati negara di Afrika.

Harry menuturkan sejumlah negara Afrika telah menawarkan investor Indonesia untuk menanamkan modal di sana. "Tapi ya itu, selain konektivitas yang masih sulit, persepsi masyarakat, khususnya pengusaha, masih melihat negara Afrika sebagai negara konflik yang rawan keamanannya, padahal tidak melulu begitu," kata Harry.

Sebagai contoh, Harry menyoroti Nigeria yang merupakan salah satu negara terbesar di Afrika berdasarkan ekonomi dan jumlah penduduknya, yang mencapai 521 miliar dolar AS atau sekitar 7.103.6 triliun rupiah.

Salah satu konsumsi terbanyak Nigeria dalam sektor energi, paparnya, adalah minyak dan gas. Hal tersebut semestinya bisa menjadi kesempatan perusahaan Indonesia untuk masuk dan berinvestasi di Nigeria.

"Minyak dan gas sangat dicari di Nigeria. Sejumlah produk Indonesia seperti furnitur, makanan instan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya itu banyak diminati Nigeria. Sebenarnya potensinya besar tetapi banyak orang kita yang belum aware (menyadari) ini karena selama ini melihat sisi negatifnya saja yaitu terorisme dan kekerasan," kata Harry.

Dia mengatakan pemerintah juga bertugas untuk mengubah persepsi masyarakat, terutama pengusaha Indonesia, terhadap negara Afrika. Salah satunya, ujar Harry, melalui forum Indonesia-Afrika yang akan digelar Kemlu RI bulan April mendatang di Bali.

Harry mengatakan forum tersebut menjadi wadah pejabat negara, pengusaha, dan pihak terkait lainya antara Indonesia dan negara Afrika membangun jaringan demi memperkuat hubungan dan kerja sama antara kedua belah pihak.