JAKARTA- Ketua Umum Partai Hanura kubu "Manhattan" Oesman Sapta Odang (OSO) resmi dilaporkan ke Bareskim Polri terkait dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang, Selasa (23/1/2018). Laporan yang disampaikan tim kuasa hukum Hanura kubu Ambhara itu tercatat dalam LP/106/I/2018 tertanggal 23 Januari 2018. 

"Jadi ini hari kita laporkan pak Oesman Sapta ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana penggelapan dana Partai. Penggelapan dalam jabatan," ujar Kuasa Hukum kubu Ambhara, Mario Pranda di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018) malam. Mario mengaku, pihaknya mempunyai bukti kuat atas laporan tersebut. Salah satunya kata Mario bukti transfer dan tanda terima penyerahan bukti secara fisik. Proses itu terjadi tanggal 12, 13 dan 20 Oktober 2017 lalu.

"Bukti-buktinya, ada bukti transfer dan bukti setor. Bukti transfer tertanggal 13 Oktober 2017 dan 20 Oktober 2017. Sedangkan tanda terima penyerahan bukti secara fisik itu tanggal 12 Oktober 2017. Dan itu diserahkan ke rekening BCA yang berinisial H selaku Direktur Utama PT. OSO Securities," jelasnya.

Menurut Mario, alasan utama pihaknya mempidanakan OSO lantaran uang yang digunakan tersebut merupakan uang kas partai. Sebab dalam Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai segala keputusan strategis harus melalui mekanisme pleno.

"Menjadi pelanggaran bahwa ini uang kas Partai. Jadi uang kas partai itu tidak bisa dipindahkan begitu saja. Dalam Ad/ART keputusan-keputusan strategis yang melibatkan dan atas nama partai itu harus lewat mekanisme pleno," tegasnya. "Keputusan dengan memindahkan uang untuk diinvestasikan itu keputusan strategis. Nah harus masuk kriteria pleno," tambahnya.

Mario pun mempertanyakan maksud investasi tersebut. Pasalnya kata Mario, petunjuk pelaksanaan (juklak) tata kelola keuangan Partai Hanura harus ditaruh di Bank. "Uang ini diinvestasikan. Keuntungannya seperti apa. Tidak ada perjanjian yang jelas. Untungnya ke siapa. Keuntungan ini diambil ke siapa," pungkasnya.