BREAKINGNEWS.CO.ID - Pemerintah Malaysia sudah resmi menjadi anggota ke-124 Pengadilan Kriminal Internasional atau Internasional Criminal Court (ICC). Hal tersebut disampaikan oleh seorang menteri kabinet pada Selasa (5/3/2019) menanggapi kritik yang semakin meningkat terhadap Negeri Jiran.

ICC merupakan pengadilan kejahatan perang permanen di dunia, yang dapat menuntut pelanggar ketika pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan kasus. Bergabungnya Negeri Jiran sebagai anggota ICC merupakan janji pemerintah baru yang berkuasa sejak tahun lalu.

Menteri Sumber Daya manusia Malaysia, Kula Segaran, memberikan konfirmasi bahwa penandatanganan perjanjian terkait dengan keanggotaan ICC telah dilakukan pada Senin (4/3) lalu, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia (5/3). Segaran menuturkan bahwa keanggotaan Malaysia dalam ICC akan bermanfaat bagi penyelesaian kejahatan kemanusiaan.

"Dengan bergabung dengan ICC, Kuala Lumpur saat ini dapat memainkan peran penting dalam masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya kepada AFP. Penandatanganan perjanjian terkait ICC dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah, setelah disetujui oleh kabinet Malaysia.

ICC Alami Kemunduran

Bergabungnya Malaysia dalam keanggotaan ICC secara ideal dianggap mampu menyelesaikan kasus kejahatan kemanusiaan dengan lebih baik. Sayangnya, ICC bukanlah instutusi tanpa kekurangan. Pada Januari tahun 2019, ICC disebut oleh beberapa entitas "mengalami kemunduran besar" pasca pembebasan mantan Presiden Pantai Gading, Laurent Gbagbo. Pembebasan Gbagbo yang melakukan kekerasan setelah pemilihan di negaranya tersebut, menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait efektivitas ICC.

Tidak hanya mendapatkan kecaman atas pembebasan orang "berprofil tinggi", ICC dianggap lemah usai pernyataan keluar dari Burundi dan Filipina. Dua negara tersebut mengundurkan diri saat ICC hendak memulai penyelidikan di negaranya. Burundi keluar dari ICC pada 2017 lalu, setelah peluncuran penyelidikan awal ICC terhadap kemungkinan kejahatan kemanusiaan di Afrika selama krisis politik.

Sedangkan Filipina menarik diri dari ICC pada Maret lalu, saat ICC hendak melancarkan penyelidikan kemungkinan adanya kejahatan kemanusiaan dalam "perang narkoba" yang dilakukan oleh pemerintahan Rodrigo Duterte. Kasus-kasus itu dianggap sebagai bukti ketidakefektivan ICC dalam mencapai misinya.