BREAKINGNEWS.CO.ID – Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohammad, menganggap negara-negara besar munafik. Dikarenakan menurutnya, mereka kerap memberika desakan kepada negara lain untuk menjadi lebih demokratis. Akan tetapi, pada saat bersamaan mereka menolak untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar lebih demokratis. Hal ini terutama terkait dengan penerapan hak istimewa veto.

Berpidato di depan Majelis Umum PBB dan sedikitnya 192 negara anggota, Mahathir menuturkan negara besar tidak bisa sewenang-wenang menuntut perubahan rezim suatu negara ketika mereka sendiri enggan mereformasi PBB menjadi badan yang lebih demokratis. "Itu bukan (sifat) yang baik, itu merupakan kemunafikan. Di satu sisi kalian semua mengatakan mereka harus demokratis, kalian menyebabkan perubahan rezim serta banyak perang sipil pecah untuk mencapai demokrasi tersebut," kata Mahathir di markas PBB di New York, Amerika Serikat, seperti dikutip The Strait Times, Minggu (30/9/2018).

"Akan tetapi di sini (PBB), yang kalian (negara besar) harus lakukan hanya menyerahkan hak veto kalian, tetapi kalian tidak senang melakukannya." Dalam kesempatan itu, PM berusia 93 tahun itu turut mendesak agar dominasi lima negara pemegang hak veto yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, serta Rusia berakhir di Dewan Keamanan PBB.

Mahahtir menyebut satu hak veto sebaiknya diperuntukan bagi dua negara anggota permanen dan tiga negara negara anggota non-permanen di dewan tersebut. Tuntutan reformasi dalam tubuh PBB bukan yang pertama kali diutarakan Mahahtir. Pada 2003 lalu, ketika masih menjadi PM, Mahathir juga mengajukan desakan serupa di depan Majelis Umum. Tidak hanya soal reformasi PBB, Mahathir juga mengangkat isu Laut Cina Selatan (LCS) dalam pidatonya. Perairan itu masih menjadi sengketa antara Cina, Taiwan, serta sejumlah negara lainnya di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, serta Brunei.

Dalam kesempatan itu, Mahathir menegaskan kalau Malaysia tidak ikut serta dalam sengketa wilayah yang sudah diklaim sepenuhnya oleh Cina tersebut. "Kami tidak berpartisipasi dalam sengketa apapun dan dengan negara manapun. Sejauh yang kami tahu, apabila Laut Cina Selatan serta Selat Malaka terbuka, termasuk bagi jalur kapal perang asing, selama mereka tidak berhenti kami tidak jadi masalah," ujar Mahathir.