BREAKINGNEWS.CO.ID – Mahkama Agung (MA) kembali menegaskan jika pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada para aparat yang bekerja di bawah instansinya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana hukum lainnya. Pemecatan menjadi konsekuensi jika ada aparatnya telah ditetapkan sebagai terdakwa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“MA tidak beri toleransi apapun terhadap aparatur yang tersangkut tipikor," katanya Kepala Humas Mahkama Agung, Dr. Abdullah, SH.,MS. di Jakarta pada Jumat (7/12/2018).

Pernyataan berbunyi peringatan tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan pada dua pekan lalu saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dua orang Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Iswahyu Widodo dan Irwan. Kedua Hakim tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK pada Selasa (27/11).

Namun rupanya pernyataan tersebut tak diindahkan secara baik oleh para Hakim lainnya. Alhasil KPK pun kembali mentersangkakan satu hakim pada PN Semarang bernama Lasito. Ia diduga sebagai penerima suap yang dari Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi terkiat keputusan praperadilan pada PN Semarang dalam kasus korupsi.

“KPK menduga LAS selaku hakim pada PN Semarang menerima hadia atau janji dari AM terkiat hasil putusan praperadilan yang dimenangkan oleh AM di PN Semarang,” kata Wakil Ketua KPK, Basari Penjahitan pada Kamis (6/12).

Pemberian suap itu terkait dengan gugatan praperadilan yang diadili Lasito. Praperadilan itu diajukan Ahmad atas status tersangkanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. "Diduga AM selaku Bupati Jepara memberikan total dana Rp 700 juta yang diketahui di masukan ke dalam kantong ikan presto, sebelum diberikan kepada LAS" sebut Basaria.

Terkiat hal tersebut, penetapan status tersangka tersebut, MA pun telah menonaktifkan Hakim Lasito dari pekerjaannya untuk sementara waktu. “MA telah memberhentikan untuk sementara LST sebagai Hakim pada PN Semarang, menyusul keputusan KPK atas penetapan tersangka kepada yang bersangkutan terkiat kasus korupsi,” kata Abdullah.

Lasito diketahui sebagai hakim ke-25 yang terjerat masalah kasus korupsi. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dimiliki KPK, “Sampai saat ini hakim yang di bawah Mahkama Agung sekitar 22 orang. Sedangkan Hakim Mahkama Konstitusi sebanyak dua orang,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.