BREAKINGNEWS.CO.ID - Menanggapi terkait dengan dikabulkannya gugatan permohonan uji materi yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) kepada Mahkamah Agung (MA), pakar hukum tata negara Refly Harun meminta MA untuk lebih jeli kembali. Menurutnya, dengan dikabulkannya gugatan tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

“MA harus jeli dalam mengabulkan permohonan jangan memastikan ketidakpastian hukum, karena KPU tidak bertindak mandiri dalam konteks ini hanya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi,” tutur Refly, Rabu (31/10/3018) malam.

Untuk itu, dirinya juga menilai jika putusan MA tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun putusan MK yang dimaksud oleh Refly yakni putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan anggota DPD tidak boleh pengurus parpol.

Menurutnya, dengan adanya putusan MK tersebut, larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon DPD adalah konstitusional dan posisinya sederajat dengan Undang-Undang.

“Kalau saya yang harus dilaksanakan ya Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi setingkat Undang-Undang karena lebih tinggi derajatnya,” ujar Refly.

Selain itu, ia juga mengatakan jika batu uji dalam sebuah proses uji materi di MA adalah UU. Untuk itu, kata Refly, putusan MK adalah bagian yang wajib diperhatikan oleh MA.

Sementara, menurut Refly, KPU harus tunduk dan konsisten menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol menjadi caleg DPD. “Kalau misalnya ada yang bertentangan di bawahnya kita harus mengacu kepada putusan yang lebih tinggi,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh OSO. Uji materi dilakukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain mengajukan gugatan ke MA, OSO juga melakukan gugatan atas putusan KPU ke PTUN. KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO sendiri dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.