BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan  lima terdakwa kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ke rumah tahanan (rutan) di Bandung. Pemindahan tahanan tersebut dilakukan lembaga antirasuah untuk mempermudah jalannya proses perisidangan yang rencananya akan dilaksanankan di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Hari ini kita melakukan pemindahan tahanan terhadap lima terdakwa terkait kasus perizinan proyek Meikarata. Lima terdakwa tersebut yakni, Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati dan Neneng Rahmi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK pada Rabu (20/2/2019).

Lebih lanjut Febri menjelaskan bahwa dari kelima terdakwa tersebut, tiga diantaranya KPK menitipkan mereka pada Lapas Wanita Sukamiskin sementara dua diantaranya yakni Jamaludin dan Sahat MBJ Nahor dititipkan di Rutan Kebon Waru Bandung.

Selanjutnya, kata dia, KPK pada Kamis (21/2) akan melimpahkan berkas perkara lima orang itu ke PN Bandung untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung.

Selain itu, ia juga mengatakan untuk tuntutan terhadap empat terdakwa lainnya yang telah terlebih dahulu diajukan ke persidangan akan dibacakan pada Kamis (21/2) di Pengadilan Tipikor Bandung.

Empat terdakwa itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Dari rangkaian proses persidangan yang telah dilakukan sebelumnya, ucap Febri, KPK telah meyakini terbuktinya dakwaan-dakwaan yang diajukan KPK terhadap empat terdakwa tersebut. "Sebagian besar pihak terdakwa telah mengakui dan jika masih ada yang menyangkal tentang perbuatannya, kami telah hadirkan bukti yang relavan untuk membuktikan dakwaan KPK. Selain itu, KPK juga akan uraiankan pembuktian terkait dugaan peran korporasi dalam kasus ini," tuturnya.

KPK juga mengajak masyarakat, kampus, dan media untuk mengawal bersama-sama persidangan kasus Meikarta itu agar dapat menghasilkan sebuah proses hukum yang baik. "Dan juga dapat menjadi pembelajaran secara akademik terutama untuk akademisi-akademisi yang melakukan penelitian tentang tindak pidana korupsi," kata Febri.