BREAKINGNEWS.CO.ID - Sebanyak lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin (NHY) terkait kasus dugaa suap perizinan pembangunan proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam proses pemeriksaa yang dijalani, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa tin penyidik menghujani mereka dengan berbagai pertanyaan yang bervariatif terkait kasus ini.

“Kelima anggota DPRD kabupaten Bekasi jalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait dugaan suap proyek Meikarta,”kata Febri di Jakarta pada Kamis (17/1/2019).

Adapun kelima anggota DPRP tersebut yakni Abdul Rosid Sargan, H. Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik dan Nyumarno.

Dari pantauan breakingnews.co.id sampai saat ini kelima saksi masih menjalani pemeriksaan sejak mendatangi Gudng Merah Putih di Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 10.00 pagi tadi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.
Kemudian Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Sementara dari pihak swasta yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng bersama pejabat-pejabat Pemkab Bekasi itu diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar, dari komitmen pemberian senilai Rp 13 miliar. Sementara pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra; serta pegawai Lippo Group bernama Henry. Keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara pihak-pihak yang menjadi pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.