BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Utama (Dirut) Bank of India Indonesia (BOII) R Sinbad Riyadi Hardjodipuro menyatakan bahwa bank yang dipimpinnya tidak pernah mendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus perbankan yang kini membelit bank tersebut. Oleh karena tiadanya teguran OJK tersebut, BOII tidak merasa ada masalah hingga tenang-tenang saja walau sesungguhnya diterpa kasus perbankan.
 
Hal itu diutarakan R Sinbad Riyadi ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus perbankan di BOII dengan terdakwa eks Dirut BOII Ningsih Suciati di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (15/6/2020).

Menjawab pertanyaan penasihat terdakwa Ningsih Suciati,  Fransiska Indriasari, apakah hanya kliennya (Ningsih Suciati) saja yang lakukan kasus perbankan tersebut, saksi R Sinbad menyatakan perbuatan dilakukan dengan kesepakatan para direksi yaitu kolektif kolegial. 

Apakah dengan begitu Komisaris turut bertanggung jawab, tanya Fransiska, yang dijawab saksi, ya Komisaris ikut bertanggung jawab. 

Terkait penghapusan buku juga dibenarkan oleh Sinbad R Hardjodipuro. "Setelah terjadi lelang di rekening koran menunjukkan 0 tidak ada hutang, namun di OJK tertera ada tagihan Rp5 miliar dan muncul surat tagihan Rp8 miliar," kata Sinbad.

 Pihaknya juga mengirim surat somasi terkait tagihan kepada debitur yang seharusnya setiap tiga pekan, tapi ternyata dilakukan setiap 10 hari. "Kemudian tidak direstruktur, terkait lelang seolah-olah kita pernah menawar aset, padahal yang menawar pihak ke-3 bernama Bapak Toto Kusdinar dari PT Cendekiawan," ungkapnya. 

"Tidak sesuai SOP, karena memang SOP dapat berubah-berubah," sambung Sinbad saat majelis hakim menanyakan SOP di bank yang dipimpinnya itu. Pada kesempatan itu, dia menyebut semua putusan lelang adalah perbuatan kolektif kolegial, yaitu Komite Kredit dan para Direksi. Sinbad juga mengakui mengenal terdakwa yang saat ini berada di penjara atas tindak pidana di Bank Yudha Bhakti. 

Selain saksi Sinbad,  Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan dua saksi dari bank yang sebelumnya bernama Bank Swadesi itu. Yaitu Jamrozi, Kepala Departemen Kredit dan Iwan Yuda Pramudhi, Direktur Kepatuhan. Dalam keterangannya, Jamrozi mengaku mengenal terdakwa Ningsih Suciati yang menghadiri sidang secara virtual. 

"Terjadi penghapus bukuan di neraca, tapi membuat pembukuan tersendiri lagi untuk bisa tetap menagih debitur yaitu PT Ratu Kharisma (RK). Ada SOP yang dilanggar," ungkap Jamrozi dihadapan majelis hakim pimpinan M Sainal. 

Keterangan saksi Iwan Yuda Pramudhi, selaku Direktur Kepatuhan tidak jauh berbeda dengan kedua saksi sebelumnya. Dia juga mengakui terjadi penghapusan buku debitur dalam neraca dan muncul tagihan lainnya. "Lelang murah pakai apraisal internal bank, tanpa pikir akibat negatifnya ke debitur dan bahkan masih menagih lagi," ungkapnya. 

Senada dengan keterangan Sinbad, Iwan juga mengatakan hal serupa. Dia menyatakan ada SOP yang dilanggar, adanya surat somasi ke debitur setiap 10 hari yang seharusnya setiap 3 minggu dan mengatakan tidak bisa restruktur. "Belum kolektibilitas 5 sudah kredit diputus dan dilakukan lelang. Lelang tanpa apraisal," ungkap Iwan. 

Saksi korban Kishore Kumar Tahilram Pridhnani dari PT Ratu Kharisma (RK) mengatakan Bank of India Indonesia merasa kebal hukum dan menduga Sinbad memberi keterangan bohong, karena mengatakan tidak tahu atas kasus tersebut. "Dia yang memberi kuasa tahun 2018 untuk menagih lagi Rp8,1 miliar, termasuk lapor ke polisi dan dia sempat mengundang saya untuk bertemu pada tahun 2016 di Apartment Ambasador untuk membahas kasus lelang tersebut," ungkap pemilik PT RK itu di Jakarta, Rabu (17/6/2020). 

"Atas keterangan ketiga saksi tersebut, saya semakin yakin dan dikuatkan bahwa terdakwa tidak sendiri. Silahkan Anda simpulkan sendiri arti kolektif kolegial dan tanpa direstruktur, serta dilelang murah tanpa diapraisal dan masih menagih lagi,” ujarnya. 

Kasus perbankan ini berawal Januari 2008, PT RK diwakili Kishore mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT Bank Swadesi Tbk Jakarta (kini BOII). Permohonan itu diproses dengan melakukan analisa kredit Primasura Pandu Dwipanata dan Siswantoro. 

Hasil analisa dicantumkan dalam memorandum kredit tanggal 4 Februai 2008. Selanjutnya memorandum kredit diajukan ke Komite Kredit, Lisawati (Dirut), Pranab Kumar Biswas dan Ningsih Suciati dimana saat itu terdakwa selaku Direktur Kredit, Gopal, Prakash R Chugani, Olga Istandya dan Sri Budiarti. 

Kredit dikucurkan dengan agunan tanah berikut bangunan vila di Kuta, Bali. Namun beberapa tahun kemudian setelah melalui beberapa tahapan atau upaya transaksi lagi, kredit itu seolah bermasalah atau macet. Setelah dilaporkan ke Dirtipideksus Bareskrim Polri ternyata telah terjadi tindak pidana perbankan. Selain Ningsih Suciati yang merupakan residivis tindak pidana perbankan, 20 pimpinan atau pengelola BOII juga tersangka yang diduga telah merekayasa lelang atas agunan kredit PT RK hingga merugikan saksi korban Kishore.