BREAKINGNEWS.CO.ID – Sebanyak 51 negara, termasuk semua anggota Uni Eropa, telah berjanji akan mendukung perjanjian internasial baru untuk menetapkan standar tentang senjata cyber serta penggunaan internet. Hal ini diperlukan untuk menghindari perang dunia siber.

Seperti dilansir dari AFP, negara-negara tersebut telah menandatangani "Paris Call for Trust and Security in Cyberspace". Gerakan ini merupakan upaya untuk memulai negosiasi global yang selama ini masih tertunda.

Akan tetapi, tiga negara besar seperti Rusia, China dan Amerika Serikat tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Tiga negara ini seperti menunjukkan perlawanan mereka terhadap penerapan standar untuk senjata siber tersebut.

Jean-Yves Le Drian, menteri Luar Negeri Perancis menyatakan bila negaranya perlu norma untuk menghindari perang dunia maya. Pasalnya, saat ini senjata siber telah berada di ujung tombak peperangan modern.

"Kami membutuhkan norma-norma untuk menghindari perang di dunia maya yang akan menjadi bencana besar," ungkap Le Drian seperti dilansir dari AFP pada Selasa (13/11/2018).

Sementara itu, para juru kampanye telah menyerukan "Konvensi Jenewa Digital", referensi ke konvensi Jenewa yang menetapkan standar untuk penyelenggaraan perang. Mereka ingin jika negara-negara berkomitmen untuk tidak menyerang infrastruktur yang diandalkan oleh warga sipil selama masa perang.

Sebuah norma internasional baru juga akan membantu mendefinisikan serangan siber yang didukung negara dan ketika sebuah negara dapat dibenarkan sebagai pembalasan.

"Kami perlu menggerakkan norma-norma ini ke depan," ungkap Brad Smith, Presiden Microsoft dalam Forum Perdamaian Paris pada Senin (12/11/2018) yang diadakan untuk menandai peringatan seratus tahun berakhirnya Perang Dunia I.

Dalam presentasi di forum itu, Smith menggambarkan cyberweapons memiliki potensi untuk memicu konflik massal lain. Ia juga mengatakan 2017 menjadi 'alarm yang membangunkan negara-negara atas serangan siber' karena serangan WannaCry dan NotPetya.

WannaCry sebelumnya juga telah melumpuhkan banyak rumah sakit di Inggris dan mempengaruhi 150 negara dalam 24 jam. Serangan ini diperkirakan berasal dari Korea Utara. Banyak pakar mengaitkan NotPetya pada Rusia. Serangan ini menghantam perbankan, kekuasaan, dan sistem komputasi bisnis di seluruh Ukraina, ke Rusia.

Akan tetapi para pejabat keamanan mencatat dua serangan itu tampaknya didasarkan pada kode yang dicuri dari Badan Keamanan Nasional AS, yang memimpin pertahanan cyber negara itu.

"Di dunia di mana segala sesuatu terhubung, apa pun bisa terpengaruh, itulah sebabnya mengapa kita harus bersatu," sambung Smith.

Saat ini, Rusia sendiri telah dituduh oleh negara-negara Barat melakukan tindakan cyber selama beberapa tahun terakhir.