BREAKINGNEWS.CO.ID - Larangan  yang diterapkan aparat PN Jakarta Selatan bagi kalangan media untuk melakukan  liputan langsung jalannya persidangan pimpinan JAD Aman Abdurrachman dinilai menodai rasa keadilan. Sidang vonis terduga pendukung terorisme Aman Badurrahman di PN Jaksel ini masih berlangsung hingga saat ini, Jumat (22/6/2018). Media tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat secara real-time.

Larangan liputan langsung untuk media ini belum pernah diberlakukan sebelumnya. Pada sidang-sidang sebelumnya, media masih diberi kesempatan untuk meliput jalannya sidang terorisme secara langsung. Bahkan, hal yang dikhawatirkan akan terjadi pun tidaklah ada. Namun saat ini, media merasa dirugikan, bahkan pihak pengadilan pun tidak menyediakan pengeras suara di luar ruangan sidang.

Pihak kepolisian yang turut melakukan pengamanan pun tak dapat berbuat banyak. Mereka hanya terpaku dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan jalannya sidang. Di setiap pintu masuk pun dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap. Para awak media pun hanya diperbolehkan mendengarkan pembacaan putusan atas Aman terduga teroris tersebut.

Sidang yang dimulai pada pukul 08.50 tersebut hingga saat ini masih berlangsung. Majelis hakim masih membacakan vonis terhadap Aman. Awak media dipersilahkan masuk, namun dilarang membawa alat perekam seperti ponsel, kamera serta alat perekam lainnya kedalam ruangan. Bahkan tripot sekalipun juga tidak boleh dibawa masuk kedalam ruang sidang utama Prof. Oemar Seno Adji. SH di PN Jaksel.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolres Jakarata Selatan Kombes Indra Jafar pun beralasan jika adanya larangan terhadap media untuk meliput langsung sidang putusan terduga terorisme Aman Abdurrahman yakni semata-mata untuk menjaga keamanan persidangan. Selain itu larangan tersebut juga untuk antisipasi adanya reaksi yang disampaikan oleh terduga Aman setelah mendengarkan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. "Kita kan juga mendapatkan surat tebusan dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tentunya ada beberapa pertimbangan yang saya lihat disana. Yang pertama kan alasan keamanan, perangkat serta penyebaran paham. Pasalnya kita belum mengetahui reaksi apa yang dilakukan setelah mendengarkan pembacaan vonis," ujar Kombes Indra kepada wartawan.

Adapun surat dari KPI yang dimaksud oleh Kombes Indra tersebut yakni surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2018 lalu. Dalam surat bernomor 365/K/KPU/41.2/06/2018, KPI mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada seluruh direktur utama lembaga penyiaran, meminta agar lembaga penyiaran tidak menyiarkan secara langsung proses persidangan di pengadilan, khususnya kasus terorisme. KPI berharap agar lembaga penyiaran memperhatikan kewibawaan lembaga peradilan dan kelancaran proses persidangan keamanan perangkat persidangan dari saksi dan potensi penyebaran ideologi terorisme dan penokohan teroris.