BREAKINGNEWS.CO.ID - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang membahas tentang mantan narapidana kasus korupsi jadi calon legislatif (caleg) saat ini sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (3/7/2018). PKPU ini telah diteken oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana. Artinya, aturan tersebut sudah sah untuk diberlakukan.

Terkait dengan hal itu, para pimpinan parpol wajib membuat pakta integritas yang menyangkut dengan caleg-caleg yang akan diajukan. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan jika memang pemerintah sudah mengundangkan PKPU, maka semuanya harus patuh. "Tapi yang menjadi catatan, informasi yang saya peroleh semalam, ada ruang untuk para mantan narapidana korupsi dan lain sebagainya untuk dicalonkan. Tapi nanti masih saya cek dulu, karena saya juga belum membaca aturannya atau peraturan dalam PKPU itu sendiri," kata Bamsoet, sapaan akrabnya kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Menurutnya, sebagai pelaksana Undang-Undang (UU), jika hal tersebut benar-benar sudah diundangan, maka seharusnya dapat mematuhi hal tersebut. "Tapi saya akan berkomunikasi dengan Komisi II terutama dan besok kita akan ada pertemuan dengan Menkumham, KPU, Bawaslu, Jaksa Agung, kemudian .. bagaimana sikap dan kesepakatan kita yang resmi akan kita sampaikan besok, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian," ujarnya. Dirinya menyebut jika pihaknya akan berupaya untuk memastikan adanya kepastian hukum dan menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaan aturan tersebut.

PKPU Diundangkan

Terkait dengan pakta integritas yang mengharuskan para Ketua Umum partai politik (parpol) untuk menandatangani hal itu, dirinya pun kembali menegaskan jika aturan tersebut sudah diundangkan maka seluruh pihak harus menaati aturan tersebut. "Ya kalau sudah diundangkan yang pasti harus ditaati, tapi kalau belum aturan itu kan masih bisa menjadi polemik," katanya kembali menegaskan.

Kendati demikian, Bamsoet mengaku tidak mengetahui persis terkait dengan siapa saja mantan napi korupsi tersebut yang ingin kembali memajukan dirinya sebagai caleg. Adapun aturan yang sudah diundangkan itu bisa saja digugat di Mahkamah Konstitusi. Dirinya pun menegaskan jika hal tersebut untuk dipersilahkan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan itu. "Kami di DPR tidak dalam posisi untuk menggugat, silahkan saja, ini yg menurunkan kan bukan DPR, jadi masyarakat itulah yang bisa dalam posisinya dan kedudukannya yang bisa menggugat," imbuhnya.

Untuk itu, dirinya pun berencana akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam memastikan hal tersebut. Pertemuan itu sendiri akan dilakukan bersama Kemenkumham, KPU, Bawaslu, Jaksa Agung dan pihak terkait lainnya.