BREAKINGNEWS.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan jika Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi, agar segera diundangkan. Terkait polemik itu, menurutnya masih banyak parpol yang keberatan dengan aturan tersebut. "Saran saya, ada baiknya aturan tersebut diundangkan terlebih dahulu," katanya saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Secara pribadi, dirinya pun mendukung upaya dalam membersihkan lembaga dari mantan napi koruptor. Namun, aturan yang diterbitkan oleh salah satu penyelenggara pemilu itu dinilainya harus diundangkan dulu. "Ya harus diundangkan dulu dong. Kalau tidak, aturan tersebut kan tidak bisa berjalan," ucapnya.

HNW yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun memastikan jika partainya bersih dari mantan napi koruptor. Selain itu, ia juga memastikan jika partainya tidak akan memajukan mantan napi koruptor untuk menjadi calon legislatif pada Pileg 2019 mendatang. "Kita dari PKS nggak akan mengusung mantan napi," ujarnya.

Dirinya pun mengimbau kepada partai lain untuk langsung mencoret nama-nama mantan napi koruptor yang akan maju menjadi caleg. "Saran saya, coret saja nama-nama tersebut. Mengingat masih ada waktu bagi parpol untuk memilih dan memilah para kader yang akan maju," jelasnya.

Dirinya pun mengimbau agar aturan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Adapun, terkait dengan penafsiran dari PKPU itu, ia menilai tak bisa ditafsirkan begitu saja. Alasannya, jika ditafsirkan bisa beragam. "Saya harap agar peraturan tersebut dapat diselsaikan. Begitu juga dengan komisi II, agar aturan ini tidak menjadi polemik secara terus menerus," harapnya. "Harusnya proses ini kan bisa berjalan lancar, ini kenapa jadi terlihat sulit. Kalau soal tafsir itukan bisa beragam," sambungnya.

Kendati demikian, dirinya pun mengaku tidak dapat berbuat banyak terkait dengan pilemik tersebut. Menurutnya, hal itu kembali ke KPU sendiri yang memiliki aturan dan kepada partai politik yang akan menjalani aturan-aturan yang ada. Ia pun kembali menegaskan jika KPU harus bisa meng-clear-kan masalah ini. "Kepada KPU agar dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai terlalu berlarut-larut," tegasnya.