JAKARTA - Rancangan undang-undang perceraian telah diusulkan parlemen Filipina pada Senin (19/3/2018) waktu setempat, ini dianggap sebuah langkah bersejarah. Walaupun hal tersebut mendapat tentangan dari presiden dan para uskup di negara yang beribukota Manila itu.

Filipina, yang memiliki populasi penganut Katolik Roma terbesar di Asia, bersama dengan Vatikan merupakan negara yang tidak memiliki aturan hukum perihal perceraian. Menurut seorang anggota Kongres, Emmi de Jesus, RUU tersebut merupakan tanggapan atas desakan penduduk wanita Filipina yang ingin keluar dari hubungan yang gagal, khususnya dari jeratan kekerasan dalam rumah tangga.

"Ini bukan atas permintaan presiden bahwa kami mengusulkan undang-undang," kata de Jesus kepada wartawan. RUU terkait berhasil lolos di tahapan sidang pertama, dengan 134 suara mendukung, 57 menentang serta dua abstain.

Presiden Rodrigo Duterte disebut berada di pihak yang abstain, akan tetapi belum memberikan alasan pasti perihal pilihannya itu. De Jesus menuturkan proses legislatif harus berjalan sebagaimana mestinya, serta tidak boleh ada campur tangan kepentingan secara terselubung.

Menurut juru bicara kepresidenan, Harry Roque, Presiden Duterte menentang legalisasi RUU perceraian dikarenakan merasa prihatin terhadap kesejahteraan anak dari pasangan yang berpisah. Sebelumnya pada 2017, sebuah survei tentang perceraian oleh Social Weather, mendapatkan fakta sebanyak 53 persen penduduk Filipina memberi dukungan RUU terkait.