BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar melarang awak media untuk meliput rekapitulasi suara Pilwalkot Makassar di Kantor Lurah Jogaya, Jalan Daeng Eppe, Kecamatan Tamalate pada Jumat (29/6/2018) kemarin. Akibat dari larangan tersebut, sejumlah AJI pun mengecam tindakan yang diambil oleh KPU terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung. Kecaman tersebut datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI menilai jika pelarangan liputan tersebut telah melanggar undang-undang.

Proses hitung suara tersebut juga penuh disesaki oleh masyarakat sekitar yang turut menyaksikan jalannya proses hitung cepat tersebut. Hingga Jum'at kemarin, hasil Pilwalkot Makassar berdasarkan hitung cepat KPU setempat masih dimenangkan kotak kosong dengan 52,50 persen suara. Sedangkan pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi meraih 47,50 persen suara dari 80,41 suara yang masuk. Kotak kosong sendiri unggul di 13 kecamatan.

Pihak KPU sendiri saat ini tengah menunggu hasil rekapitulasi suara dari seluruh tingakt Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu pun meminta kepada semua pihak unttuk terus mengawal proses penghitungan suara tersebut. Saat proses rekapitulasi suara di Kantor Lurah tersebut, Ketua PPK Tamalate, Syarufuddin melarang awak media meliput. Menurutnya media bukan penyelenggara Pilkada sehingga tak boleh mengikuti rekapitulasi suara. “Yang boleh hanya saksi, tim pemantau, PPK, KPPS, dan Panwas, di luar itu tidak bisa termasuk media. Jadi saya hanya menjalankan instruksi KPU,” katanya, Sabtu (30/6/2018).

Sementara itu, Ketua AJI Makassar Qodriansyah Agam Sofyan mengatakan jika pihaknya mengecam tindakan tersebut. Menurutnya, melarang jurnalis meliput rekapitulasi suara Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers. Apalagi, hasil rekapitulasi suara tersebut bersifat pleno terbuka untuk umum yang akan tetap diawasi oleh pemantau pemilu dalam negeri, asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018. “Pelarangan ini melanggar kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan kepemiluan pilkada yang bersih, adil, damai dan jujur. Apalagi aturan dalam PKPU menjelaskan itu terbuka untuk umum,“ kata Sofyan.