BREAKINGNEWS.CO.ID - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tujuh Komisioner KPUD Provinsi DKI Jakarta. Ketujuh Komisioner KPUD tersebut dilaporkan dengan tuduhan melanggar konstitusi karena tidak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu soal mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif (Caleg) di Pemilu 2019.

Taufik melapor dengan nomor polisi: TBL/4800/IX/2018/PMJ/Dit. Reskrimum. Mereka yang dilaporkan adalah Betty Epsilom Indroos, Partono, Sunardi, Nurdin, Muhaimin, Deti Kurniati dan Marlina, dituduh melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP. "Klien kami melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tujuh komisioner KPUD Provinsi DKI Jakarta yang dianggap sudah merampas hak konstitusional klien kami," ujar kuasa hukum M Taufik, Mohammad Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Senin (10/9/2018).

Taufiqurrahman menilai semua komisioner KPUD DKI Jakarta dinilai arogan selaku penyelenggara pemilu. Pasalnya, mereka dirasa tak mengindahkan putusan Bawaslu.
"Kami menganggap bukan hanya pelanggaran etik yang telah dilakukan KPUD DKI Jakarta. Tapi juga sudah melanggar kaidah hukum pidana. Jadi sudah layak kami laporkan para Komisioner ini sebagai dugaan tindak pidana terhadap korban yang dialami bapak M Taufik," kata Taufiqurrahman.

Dalam laporannya itu pihaknya juga menyertakan barang bukti seperti salinan putusan Bawaslu yang memerintahkan KPUD DKI Jakarta untuk mengubah status M Taufik dari tidak memenuhi syarat jadi memenuhi syarat.  "Aturan Bawaslu itu mengikat dan menyatakan bahwa keputusan Bawaslu itu berkekuatan hukum final, tidak ada upaya hukum lagi. Jadi, tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain kepada KPU selain menjalani putusan ini. Kecuali memang mereka ya belaga-belaga genit saja sekarang ini," ucap Taufiqurrahman.

M. Taufik sendiri dinyatakan oleh KPUD DKI Jakarta tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif pada Pemilu 2018 karena pernah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Sesuai PKPU, maka nama M. Taufik  harus digugurkan. Akan tetapi setelah digugat di Bawaslu, akhirnya Bawaslu menentukan lain dalam kasus ini.