BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua Majelis Hakim PN Tangerang, M Irfan (MI) lagi-lagi berdebat sengit dengan Advokat Alvin Lim yang menjadi penasihat hukum terdakwa DW saat sidang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (2/4/2020). Alvin Lim memprotes sikap Irfan M lantaran dinilai telah melanggar kode etik hakim yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak berperkara.
 
Persidangan digelar dengan agenda tanggapan Eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Persidangan mulai memanas saat Alvin Lim
kepada Hakim Ketua M Irfan, menanyakan status seseorang yang mengaku sebagai Dokter Rutan saat dilakukan teleconference via layar proyektor.
 
Saat teleconference digelar Alvin Lim melontarkan pertanyaan kepada seseorang yang mengaku sebagai Dokter Rutan. "Tapi belum selesai saya bertanya, Hakim Ketua langsung memotong saya dengan mengatakan "tu Dokter Rutan". Padahal saya kan perlu tau identitas dan kompetensinya seperti apa orang itu, benar gak dia itu dokter?" ucap Alvin heran. 
 
Sikap Hakim Ketua dinilai Alvin Lim berat sebelah. Sebagai hakim, M Irfan seharusnya memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang sedang berperkara. Atas sikapnya itu, Alvin menilai M Irfan telah melanggar kode etik etik profesi hakim. "Sudah terlihat bahwa hak tanya penasehat hukum dikebiri. Padahal bertanya itu kan hak hak penasihat hukum untuk menanyakan siapa orang yang mengaku dokter dan kompentensinya bagaimana," ujarnya. 
 
Dijelaskan oleh Alvin Lim bahwa dokter punya keahlian dan kompentensi masing-masing. "Misal orang sakit Jantung apa dikonsultasikan ke dokter kulit? Terlihat kembali Hakim Ketua tidak mau menggubris hak-hak penasihat hukum di persidangan dan terburu-buru mau menyelesaikan persidangan," ujar Avin. 
 
Hakim Ketua dinilai juga kurang memberikan contoh yang baik di mana saat tanggapan dibacakan justru menelpon seseorang dengan telepon gengamnya. "Itu terjadi di depan persidangan terbuka untuk umum saat sidang berjalan," ungkap pengacara yang dikenal kritis ini. 
 
Karena itu, Advokat dari LQ Indonesia Lawfirm, ini meminta agar ada sanksi tegas diberikan kepada para hakim yang kurang respons dalam jalankan tugasnya. "Bagaimana masyarakat mau menghormati persidangan apabila hakimnya melabrak aturan formiil dan etika yang berlaku? Inilah potret pengadilan yang ada di PN Tangerang dibawah Ketua Majelis M Irfan," ucapnya.
 
Sementara itu, advokat Tandry yang mendampingi Alvin Lim, meminta oknum Hakim Ketua M Irfan mengundurkan diri lantaran dinilai sarat kepentingan dalam kasus ini. Hal itu disampaikan lewat surat yang dibacakan langsung diruang persidangan dan didengar oleh Hakim M Irfan yang langsung menjawabnya. "Ada hukum acara baru ini?" jawab Hakim M Irfan menimpali. 
 
Alvin menggarisbawahi jawaban Hakim M Irfan sebagai sikap yang nyeleneh. Sebab, permintaan penasihat hukum, katanya, sudah sesuai Pasal 220 KUHAP. Di ayat 1 pasal tersebut berbunyi: "Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung".

Pasal 220 ayat 2, berbunyi: "Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya".

Pasal 220 ayat 3, berbunyi:
"Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya".

Alvin Lim melanjutkan, dari bunyi pasal diatas membuktikan bahwa posisi dan sikap penasihat hukum sudah benar langkahnya sebagaimana bunyi di pasal 220 KUHAP.

"Jawaban hakim ketua dengan kata-kata 'ada hukum acara baru' saat penasihat hukum meminta hakim sesuai pasal 220 KUHAP, sangat melecehkan profesi advokat," ucap Alvin. 
 
Sepanjangan sidang digelar pengunjung jadi heran. Wanda, seoran pengunjung yang hadir dipersidangan bahkan bisa memberikan penilaian kalau persidangan yang digelar oleh hakim ketua 'kurang sehat'. 
 
"Sidang apa ini kok gaduh sekali. Apalagi di ruang sidang 1 ada patung Budha dan kemenyan yang masih nyala, padahal saya adalah umat Muslim, merasa tidak nyaman," ucapnya dengan mimik menggerutu.
 
Alvin melanjutkan atas penolakan M Irfan untuk mengundurkan diri dari Hakim Ketua dalam persidangan kasus DW, wewenang selanjutnya ada ditangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. "Kami akan menunggu keputusan Ketua PN sesuai amanah Undang-undang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan," sebutnya 
 
Seperti diketahui, saat ini hakim M Irfan berstatus terlapor di Polda Metro Jaya. Ia dipolisikan oleh Alvin Lim dengan Laporan Polisi No: LP / 2065 / III / YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 31 Maret 2020 atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai hakim dalam sidang perkara 454/PidB/2019/ PN Tang. 
 
Ihwal kasusnya terjadi saat digelar persidangan dengan teleconfrence di Pengadilan Negeri Tangerang. DW yang menjadi terdakwa dalam sidang itu menyampaikan kepada majelis hakim kalau dirinya sedang mengalami sakit hypertensi kronis. Kepada Majelis Hakim, penasihat hukum Alvin Lim menyarankan agar kliennya tersebut dibawa ke dokter untuk memastikan kesehatannya.
 
"Terdakwa bilang sakit dan diperiksa dokter rutan tensi 170/100, kami keberatan sidang dilanjutkan karena kondisi terdakwa dalam keadaan sakit. Kami minta agar DW dibawa ke dokter, tapi hakim MI malah berlagak kayak dokter, bilang "minum Amlodipine saja". Memangnya Hakim Ketua punya ijin praktek dokter? Karena Amlodipine itu masuk golongan obat keras jadi harus dengan resep dokter," ujar Alvin Lim kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (31/3/2020).
 
Atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut, pengacara Alvin Lim yang dikenal vokal memperjuangkan keadilan ini berharap ada efek jera agar para hakim tidak sembarangan menjalankan tugasnya sebagai wakil Tuhan.