JAKARTA - KPK diminta untuk menunda proses penetapan tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Adapun proses tersebut juga dinilai dapat mengganggu proses jalannya pemilu. Terkait dengan hal tersebut, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menegaskan jika pihaknya tidak pernah ikut mengusulkan penundaan tersebut.

"Kami KPU tidak pernah mengusulkan urusan penundaan pengumuman status tersangka yang dilakukan oleh KPK, kami tidak pernah mengusulkan dan membahas itu," ujar Hasyim, Selasa (13/3/2018). Selain itu, ia juga mengatakan jika penangkapan dan penetapan tersangka merupakan wewenang KPK sepenuhnya. Dirinya yakin lembaga antirasuah tersebut memiliki bukti yang kuat sebelum menetapkan status hukum seseorang.

"Sehingga kemudian kalau KPK melakukan penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah wewenang sepenuhnya KPK. Karena KPK penegak hukum independen yang kami menyakini ketika mau mengumumkan penetapan tersangka seseorang pasti sudah memiliki keyakinan bahwa memegang bukti yang cukup. Jadi bukan urusannya KPU kalau KPK mau menetapkan orang sebagai tesangka itu bukan urusan KPU," ujarnya.

Hasyim juga menampik jika penetapan status tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi mempengaruhi jalannya pemilu. Ia menegaskan Pemilu bakal terus berlangsung meski calon kepala daerah itu menyandang status tersangka korupsi. "Tetap jalan terus, pemilu jalan terus, pilkada jalan terus, tidak berpengaruh," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta permintaan penundaan proses hukum calon kepala daerah yang diduga korupsi kepada KPK. Dia menilai proses hukum tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara. "Karena apa? (Proses hukum) akan berpengaruh kepada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya.