BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap pada keputusannya untuk meminta Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) untuk mundur kika tetap maju di Pemilu 2019. Namun, sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri telah mengeluarkan putusan Nomor: 008/LP/PL/ADM/Rl/00.00/Xll/2018 terkait dengan pencalonan OSO itu pada 9 Januari 2019 lalu.

"KPU selaku penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum, tetap meminta kepada Bapak Dr. (HC) Oesman Sapta yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 tanggal 12 Oktober 2017, telah menerbitkan Surat Nomor 60/PL.01.4-SD/03/KPU/l/2019 tanggal 15 Januari 2019, yang pada intinya meminta kepada Bapak Dr. (HC) Oesman Sapta untuk melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 dan Putusan MK Nomor: 30/PUU-XVI/2018 dengan mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik," kata Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari dalam konferensi persnya dihadapan media dk kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Pengunduran diri itu, lanjut Hasyim, sebagaimana dimaksud pada huruf poin sebelumnya dilakukan dengan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat. "Surat pengunduran diri tersebut nantinya diserahkan kepada KPU paling lambat pada tanggal 22 Januari 2019," kata Hasyim melanjutkan pembacaan putusan KPU.

"Apabila tidak menyerahkan surat pengunduran diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud, OSO tidak dapat dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD Pemilu Tahun 2019," sambungnya.

Hasyim menjelaskan bahwa sikap KPU telah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018.

"Pada intinya melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)," ujarnya. "Pertimbangan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 poin [3.17], yang pada intinya menyatakan KPU dapat memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politlk, untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud," imbuhnya.

Dengan demikian untuk selanjutnya, tambah Hasyim, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemiIu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.