BREAKINGNEWS.CO.ID - Politisi Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Purnomo atau uang akrab disapa Eko Patrio kembali mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendahulukan penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).

Adapun hal itu disampaikannya dalam diskusi yang mengusung tema 'Menjaga Suara Rakyat' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, Eko juga mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan media untuk melakukan sosialisasi terkait masalah surat suara.

"Saya ini kan blusukan kemana-mana, saya ke dua titik di Jakarta Timur itu masih belum tahu tuh ibu-ibu terutama mana bedanya warna merah, mana bedanya warna biru dan kuning. Bayangan mereka surat suara itu warna kuning kan ada lima di Jakarta ada empat hijau ga ikut karena DPR tingkat dua. ini kalau kita tanya surat warna kuning punya siapa? Bu biru punya siapa? punya PAN. Karena tidak ada sosialisasi. Sosialisasi bisa teman-teman KPU melalui media. Media bisa dari sosmed, ada WhatsApp, bisa media televisi untuk sosialisasi surat suara. Jadi nyampe tuh," kata Eko, Sabtu (23/2/2019).

"Jadi kalau nggak wasalam, DPR, DPRD apalagi DPD orang akan bilang ini apa sih. Orang akan bayangkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah partainya apa gitu masih bingung orang-orang," sambungnya.

Menurutnya, sosialisasi itu dinilainya sangat penting. Selama turun ke masyarakat, Eko menyebut para caleg memiliki hasrat yang tinggi untuk terus mengikuti Pileg 2019.

"Ada plus minusnya. Plusnya adalah yang tadinya orang antipati mau golput, sekarang sudah mulai 'wah saya harus pilih presiden yang ini'. Nah imbasnya pada saat kita door to door, nggak tau terus mas Eko selain presiden ada apalagi," ujarnya.

"Kalau minusnya, 'wah repot nih mas saya nggak ngerti boleh nggak coblos partainya aja, boleh nggak Presiden aja. Wah jangan Bu, kalau bisa pilih yang dari PAN Bu'. Jadi banyak macam-macamnya. Kalau antusias, sangat antusias jadi macam-macam. Saya mengapresiasi masyarakat di Jakarta Timur yang mulai melek politik sangat tinggi," terangnya.

Terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak pindah Tempat Pemilihan Suara (TPS), Eko menilai bahwa hal itu juga memiliki problem tersendiri.

"Jadi kebanyakan pindah, yang nyoblos di Jakarta Timur minta A5. Nah, ada problemnya bisa tapi bisa surat suara dikurangin cuma milih Presiden saja tidak semuanya. Ini buat saya semuanya saja ga usah dicrit-crit TPS sebagainya. Kalau orang pindah tempat pindah pemilihan TPS udah dibikin mudah gitu jangan terlalu paranoid banget. Ini kalau ini ya kan nggak pindah agama," pungkasnya.