BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) tidak dilakukan sendiri oleh mantan Ketua Umum (Ketum) PPP, Romahurmuziy alias Rommy. KPK menduga, sebagai anggota DPRD Komisi XI yang berhubungan dengan urusan keuangan dan perbankan, Rommy tidak punya wewang mengatur suatu jabatan tertentu disuatu lembaga pemerintah.

“Jika kita lihat dari tupoksinya, Rommy tidak punya kewenangan untuk mengurus jabatan tertentu. Oleh karena itu, tidak mungkin dikerjakan sendiri. Kalau kita lihat beberapa kasus yang pernah disidik dan dituntut KPK, kadang tupoksi kementerian tidak selalu berhubungan apa yang dikerjakan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/3/3019).

KPK juga menduga kasus tersebut lebih mengarah terhadap Rommy selaku Ketum PPP. Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ini merupakan kader dan menjadi bagian dari Majelis Tinggi PPP. "Tapi saya pikir kasus ini kental hubungan kepartaian," tegas Syarif.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rommy sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag pada Sabtu (16/3) usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim satgas KPK di salah satu hotel di Siduarjo, Jawa Timur bersama empat orang lainnya. Selain itu KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai.

KPK menduga Rommy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu proses seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Selain Rommy, Muafaq dan Haris juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Rommy, sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta ke Rommy pada 6 Februari 2019.

Akibat perbuatanya, Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.