BREAKINGNEWS.CO.ID- Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI) mendorong Komisi III DPR RI supaya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera proses laporan Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tanah Batu Ampar, Pejarakan, Buleleng, Bali, yang diduga salah satunya melibatkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. 
 
Direktur Eksekutif LAPI, Maksimus Ramses Lalongkoe menegaskan, KPK harus memproses semua kasus yang dilaporkan masyarakat dengan memberikan titik terang kepada pelapornya. Pasalnya, laporan masyarakat tersebut bukan tanpa data dan bukti yang kuat. 
 
"Saya meminta Komisi III DPR RI mendesak KPK segera memproses laporan pak Gede Suardana ini. Sebagai mitra kerja, Komisi III harus terus memantau mana kasus yang tak dipedulikan KPK. KPK harus selalu pasang mata dan memberi klarifikasi segera semua laporan yang masuk," ujar Ramses kepada BreakingNews.co.id, Rabu (13/2/2019). 
 
Menurut Ramses, KPK tak boleh pilih kasih dalam memproses semua laporan masyarakat. Apalagi kata Ramses, kasus dugaan korupsi yang dilaporkan Gede Surdana sudah mencapai angka miliaran rupiah. Nilai tersebut pun kalah jauh dengan nominal saat KPK Operasi Tangkap Tangan (OTT). 
 
Ramses menegaskan, KPK tak boleh hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT), sementara investigasi langsung dikesampingkan. "KPK jangan pilih kasih ya. KPK harus memberi kepastian terhadap semua kasus yang masuk ke sana tanpa pandang bulu. Beri kepastian," tegasnya. 
 
Bila perlu Komisi III DPR RI kata Ramses memanggil KPK setiap bulan untuk menanyakan seberapa banyak laporan masyarakat dan seberapa jauh proses penyelidikan semua kasus yang masuk sehingga mekanisme kerjanya teroganisir dan tidak mandek. 
 
"Sehingga tak ada proses kasus yang menjadi prioritas. Apalagi terlapornya merupakan kader Partai penguasa. Nah hal ini tak boleh dipandang bulu karena dimata hukum semuanya sama," tegasnya. 
 
Sebelumnya ada sejumlah desakan. Salah satunya datang dari sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).
 
Saat itu mereka mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Gede Suardana. Mereka juga meminta KPK untuk segera mengusut keterlibatan Bupati Buleleng I Putu Agus Suradnyana. Pasalnya, Suradnyana diduga merugikan negara hinga Rp24 miliar dalam kasus tersebut. "Kami mendesak KPK untuk mengusut keterlibatan Bupati Buleleng dan ‎tangkap Bupati Buleleng," kata Koordinator AMPAK, Andi Madilao saat berorasi di depan Gedung KPK.
 
Andi menilai tindakan korupsi telah menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali di tanah Pulau Dewata Bali. Menurutnya telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di Pemkab Buleleng dalam pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1976. 
 
Sebab, pemberian tersebut diduga tidak prosedural dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan oknum-oknum pejabat yang berwenang dalam proses pemberian HGB tersebut. "Keterlibatan Bupati Buleleng I Putu Agus Suradnyana (PAS) dalam kasus penyalahgunaan wewenang menciderai masyarakat Bali, khususnya warga Buleleng," katanya.
 
Menurut Andi, keterlibatan Politikus PDI Perjuangan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena telah memberikan dan menyerahkan tanah negara seluas 16 hektar kepada Investor.  "Tindakan semena-mena (tanpa Perda/MoU) I Putu Agus Suradnyana (PAS) tersebut berakibat pada kerugian negara sebesar 24 Miliar," tutupnya.