BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan dokumen penyusunan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupis (Tim Starnas PK) kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (13/3/2019). Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh pimpinan lembaga antirasuah, Agus Rahardjo.

“Penyerahan laporan dokumen yang akan kami serahkan kepada Presiden untuk selanjutnya diserahkan kepada menteri dan gubernur untuk melakukan pencegahan korupsi,” katanya.

Agus menjelaskan KPK bersama dengan Kemendagri, Bappenas, serta Kementerian PAN dan RB‎ merupakan Tim Nasional Pencegahan Korupsi ‎yang ditugasi membuat Stranas PK berdasarkan Peraturan Presiden No 54 tahun 2018.

"Sebagaimana kami ditugasi Perpres No 54 tahun 2018 soal adanya Timnas PK. Dalam pelaksanaannya ada yang perlu direvisi lagi supaya Menteri Keuangan masuk ke Timnas PK. Karena kalau kita ‎melakukan e-Plainning dan E-Budgeting pasti butuh Menteri Keuangan," ujar Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Nasional PK.

Agus melanjutkan Stranas PK ini menyangkut tiga fokus area yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum, serta reformasi birokrasi. Termasuk pula 11 rencana aksi dan 24 subrencana aksi. Untuk 11 rencana aksi, Agus menuturkan fokus pertama pada mempermudah perizinan termasuk pengajuan izin secara online. Tidak hanya itu, Stranas PK juga ‎menyentuh pada pembenahan pemberian izin lahan hingga pemanfaatan lahan negara yang terlanjur salah.

Diharapkan dengan diterapkannya Stranas PK oleh Kementerian, lembaga dan para kepala daerah maka upaya pencegahan Korupsi bisa terwujud.

Adapun acara penyerahan Stranas PK ini turut dihadiri oleh para menteri, pimpinan lembaga atau instansi, puluhan gubernur dan tamu undangan lainnya.