BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perpanjang masa penahanan bagi tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan gedung IPDN tahap II Rokan Hilir Provinsi Riau pada Kemendagri Tahun Anggaran 20011, Bambang Musatqim.

 “Perpanjangan masa tahan dilakukan untuk 30 hari kedepan untuk tersangka BM yang terhitung mulai 5 Februari 2019 hingga 3 Maret 2019 mendatang,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan pada Jumat (1/2/2019).

Dijelaskan Febri bahwa perpanjangan masa tahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini masih ditangani oleh tim penyidik pada KPK. “ Perpanjangan tahan ini dilakukan untuk butuhan penyidik ditingkat penyidikan yang belum selesai,”jelas Febri.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bambang Mustaqin yang diketahui sebagai General Manager PT Hutama Karya (Persero), Dudi Jacom selaku pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, dan Budi Rachmat Kurniawan selaku Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero).

Dalaam kasus ini KPK menetapkan para tersangka dalam dua kasus yang berbeda dalam jenis proyek yang sama, di mana pada 10 Oktober 2018, KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi dalam pembangunan dua gedung IPDN lainnya, di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Pada 2010, tersangka Dudy Jocom melalui kenaIannya diduga menghubungi beberapa kontraktor kemudian memberitahukan akan ada proyek IPDN. Selanjutnya dilakukan pertemuan di sebuah cafe di Jakarta. Diduga sebelum lelang dilakukan telah disepakati pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan PT Adhi Karya untuk proyek IPDN di Sulawesi Utara. Diduga terkait pembagian proyek ini, Dudy Jocom dan kawan-kawan meminta "fee" sebesar 7 persen.

Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan kemudian Dudy Jocom dan kontraktor menandatangani kontrak proyek. Sementara pada Desember 2011, meskipun pekerjaan belum selesai, Dudy Jocom diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen untuk proyek IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara agar dana dapat dIbayarkan.

Pada kasus pembangunan IPDN Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dua tersangka antara lain Dudy Jocom selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 dan Adi Wibawo sebagai Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sementara pada kasus kedua terkait pembangunan IPDN Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 juga ditetapkan dua tersangka, yakni Dudy Jocom dan Dono Purwoko selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dari kedua proyek tersebut, diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp 21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut. Dengan rincian proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Selatan sekitar Rp 11,18 miliar dan proyek pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara sekitar Rp 9,378 miliar.

Sebelum penentuan pemenang lelang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan "review" hasil lelang pengadaan gedung IPDN di empat lokasi di daerah Tahun Anggaran 2011.