BREAKINGNEWS.CO.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tanggap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum (Ketum) PPP, Romahurmuziy alias Rommy pada Jumat (15/3/2019) pagi. Rommy ditangkap diduga melakukan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
 
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai KPK dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap fokus menjalankan tugas dan kewajibannya. Apalagi kata Petrus saat ini sibuk menyiapkan diri menghadapi pemilu 2019. 
 
"KPK tetap "on the track" menjalankan tugas dan kewajibannya, begitu juga Presiden Jokowi tetap melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas-tugas lainnya sebagai Capres 2019, tanpa halangan apapun," ujar Petrus kepada wartawan, Sabtu (16/3/2019). 
 
Menurut Petrus, KPK murni menjalankan tugas Undang-Undang (UU). Begitu pula Presiden juga tidak mempolitisasi pelaksanaan tugas KPK termasuk dalam OTT KPK terhadap Rommy. Petrus menegaskan, Presiden Jokowi tidak bergantung kepada KPK dan sebaliknya KPK-pun tidak bergantung kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitisional masing-masing. 
 
"OTT Ketua Umum PPP, Rommy jelas membawa dampak positif tidak saja bagi KPK akan tetapi juga bagi Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. 
 
Mengenai kekhawatiran sejumlah pihak kata Petrus yang menyebutkan bahwa OTT terhadap Rommy akan berpengaruh dengan menurunnya elektalibilitas Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin tidak benar. Pasalnya kata Petrus, publik justru mengapresiasi pimpinan KPK dan Jokowi sebagai pemimpin yang tetap konsisten menjaga "independensi" KPK, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh UU. 
 
Dikatakan Petrus, meskipun efek elektoral dan elektabilitas Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin akan terus bertambah tinggi, akan tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan OTT KPK, karena itu memang tugas KPK. Apalagi kata Petrus, PPP sendiri menyikapi OTT tersebut sebagai sesuatu hal yang positif dan tetap mendukung dan menghormati KPK memproses hukum lebih lanjut. 
 
"KPK sudah berkali-kali memberikan garansi bahwa dalam bertindak KPK tidak akan terpengaruh dengan proses politik, baik selama pilkada maupun pemilu dan pilpres 2019. Bagi KPK penindakan yang dilakukan pada masa pemilu merupakan pendidikan politik yang baik terutama dalam membangun sistem penegakan hukum dan demokrasi yang berkeadilan dalam rangka menciptakan aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN," katanya. 
 
Menurut Petrus, prospek pemberantasan korupsi di masa yang akan datang akan tetap mendapat dukungan penuh dari publik, karena KPK ikut bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin lokal dan nasional yang bersih dan bebas dari KKN, yang hingga saat ini belum berhasil. 
 
Hanya di era Jokowi kata Petrus, pemberantasan korupsi terus berlanjut tanpa intervensi dan tanpa ada kebijakan penundaan melakukan proses hukum ata alasan Pemilu Legislatif maupun Pilpres. Artinya di era Jokowi penegakan hukum ditempatkan di atas segala kepentingan lain, kawan atau lawan diperlakukan sama, terlebih-lebih independensi KPK tidak dikurangi sedikitpun. 
 
"OTT terhadap Rommy merupakan bukti yang kesekian kalinya bahwa di era Jokowi setiap institusi Penegak Hukum tetap dipercaya menjalankan peran dan fungsinya secara bertanggung jawab tanpa ada intervensi apapun juga," katanya.