BREAKINGNEWS.CO.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan, Jumat (13/7/2018). Kali ini KPK dikabarkan menangkap anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Peneliti Senior Formappi, Lucius Karus menilai OTT terhadap anggota DPR tersebut seperti menelanjangi lembaga terhormat tersebut. Apalagi kata Lucius saat ini undang-undang (UU) Pemilu tidak membolehkan mantan narapidana Korupsi menjadi calon legislatif (caleg).

"Saya kira OTT yang kembali melibatkan anggota DPR seperti menelanjangi lembaga itu ketika mereka ramai-ramai sedang membela hak mantan napi koruptor untuk dicalonkan kembali," ujar Lucius kepada BreakingNews.co.id, Jumat (13/7/2018).

Menurut Lucius, OTT ini seperti sebuah aksi sarkastis yang seolah-olah mengolok-olok DPR. "Lagi-lagi anggota DPR mengabarkan atau mensosialisasikan betapa DPR masih tetap seperti yang dulu. DPR yang masih saja tak tahan untuk tidak memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya demi memperkaya diri," tegasnya.

Dikatakan Lucius, OTT tersebut sesungguhnya sebuah penegasan kepada publik bahwa semua janji untuk mengakhiri korupsi di DPR hanya jargon. Mestinya kata Lucius, OTT menyadarkan DPR untuk tak terus berkelit seolah-olah bersih dan supaya desakan publik untuk mengubah citra DPR dengan mengupayakan proses pencalonan caleg yang bebas dari kasus korupsi harus didukung.

Lucius menambahkan, penangkapan ini dilakukan bersamaan dengan tahapan pendaftaran caleg. Artinya kata Lucius, sudah pasti citra DPR semakin rapuh. Oleh karena itu, partai tak bisa main-main lagi dengan urusan integritas calon. "Jika main-main pemilih bisa juga main-main mengikuti pemilu karena jaminan proses awalnya yang buruk," tegasnya.

Dibenarkan Basaria 

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan membenarkan OTT tersebut. KPK kata Basaria mengamankan sembilan orang yang salah satunya adalah anggota DPR RI. "Ya benar. Sore tadi KPK mengamankan sembilan orang, yang terdiri dari unsur anggota DPR-RI, staf ahli, supir dan pihak swasta," ujar Basaria kepada BreakingNews.co.id, Jumat (13/7/2018) malam.

OTT tersebut kata Basaria setelah KPK mendapat informasi dari masyarakat. "Setelah ada informasi dr masyarakat yg kami kroscek ke lapangan, ditemukan bukti-bukti telah terjadi transaksi antara swasta dan penyelenggara negara," jelasnya. Dalam OTT tersebut juga kata Basaria, KPK amankan uang sejumlah Rp 500 juta yang diduga terkait dengan tugas di Komisi VII DPR-RI. "KPK mengamankan uang rupiah lima ratus juta. Kami duga terkait dengan tugas di Komisi VII DPR-RI," tukasnya.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan Wakil Sekjen Partai Golkar, Maman Abdurahman mengatakan, sekitar Pukul 15.00 WIB KPK menyambangi rumah Menteri Sosial Idrus Marham untuk menjemput ES. "Petugas KPK menemui Mbak ES untuk ikut ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan dengan menunjukkan Sprindik. Sekitar pukul 15.15 wib ES ijin pamit pergi bersama KPK," ujar Maman melalui keterangannya.

Namun Maman meminta semua pihak menunggu keterangan resmi dari KPK. Maman pun mengaku berduka atas musibah tersebut. "Saya atas nama pribadi turut berduka dan prihatin yg sedalam dalam nya atas kejadian ini. Doa ku kepada ES untuk tetap kuat," kata Maman. "Bismillah demikian informasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya Demi Kebaikan dan menjaga nama baik seseorang serta mencegah terjadi pergeseran opini maupun fakta yang sebenarnya," tukasnya.