BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengharapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak menghambat proses penyidikan yang dilakukan KPK terkait kasus suap pemberian perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Pernyataan KPK ini mengacu pada informasi yang didapat lembaga antirasuah tersebut mengenai adanya agenda pemanggilan yang dilayangkan Gubernur Jawa Barat kepada para pejabat Pemkab Bekasi dan pihak pengembangan, Lippo Group.

"Kami membaca informasi bahwa Gubernur Jabar berencana memanggil pihak Pemkab dan pihak Meikarta. Jika itu benar, kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Jumat (26/10/2018).

Pada hari ini juga, KPK sedang memeriksa empat orang saksi untuk tersangka Billy Sindoro yang tak lain merupakan Direktur Operasional Lippo Group. Keempat orang tersebut yakni, Kapada Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Muhammad Said, Asissten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Barat Eddy Iskandar Muda Nasution, Sekertaris Dinas PMPTSP Zaki Zakaria dan Undang yang merupakan sopir dari Kelapa Dinas PMPTSP.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, selain Billy Sindoro, KPK juga menetapkan delapan orang tersangka lainnya, yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, epala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi. Kemudian Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.