BREAKINGNEWS.CO.ID – Kepala daerah dan korupsi seolah sudah gak bisa dipisahkan. Walaupun gak semua kepala daerah berbuat korup, tetapi nyatanya banyak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga antirasuah tahun 2018, hingga bulan Desember ini KPK telah melakukan 28 OTT, di mana 21 Kepala Daerah ikut terjerat. Angka ini bisa bertambah dari pengembangan kasus. Maka dari itu, KPK pun berharap kejadian ini bisa dijadikan pembelajaran bagi Kepala Daerah lainnya yang saat ini masih aktif menjabat.

"Kami berharap kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lain agar tidak menerima suap dan juga gratifikasi selama menjabat. Jika ada pemberian gratifikasi selama menjabat atau diberikan secara tidak langsung melalui orang lain agar segera dilaporkan ke KPK," katanya pada awak media, Senin (17/12/2018).

Febri menjelaskan, penanganan perkara terdakwa Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang pada pagi tadi Senin (17/12) telah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tipikor Lampung, merupakan pengembangan penanganan perkara dari operasi tangkap tangan (OTT). "Saat itu, KPK baru mengamankan uang Rp600 juta ketika OTT dilakukan 26 Juli 2018. Dalam kasus ini, dari barang bukti awal Rp600 juta berkembang menjadi Rp 106 miliar," ujarnya.

Namun, berdasarkan sejumlah fakta-fakta hukum berkembang, sampai dengan persidangan hari ini telah ditemukan dugaan penerimaan suap, gratifikasi dan keuntungan yang tidak semestinya dengan jumlah sekitar Rp106 miliar. "Peningkatan signifikan jumlah hasil dugaan korupsi seperti inilah yang sering kami sampaikan. Dalam sejumlah kasus, OTT merupakan pintu masuk untuk membongkar korupsi-korupsi yang jauh lebih besar," sebut Febri.

Atas perbuatannya, Zainudin dijerat dengan empat pasal yakni, Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.